artikel, demo sound, band profile send to: noiseblast.media@gmail.com

FEMAU, The Profile


BIOGRAPHY

Band project dari 4 laki - laki di tahun 2007 yang memainkan aliran musik punk/thrash/grindcore. Dipertengahan tahun 2009 telah merilis sendiri debut mini album yang berjudul "DAROJA ep" berisikan 5 lagu dan dirilis ulang oleh TORN FLESH Rec (U.S.A)/ STONE AGE Rec (JKT) di tahun 2010. 

Akhir tahun 2011 kami bisa merilis album pertama bertajuk "Dengekeun Ku Sia" berisi 15 track dalam bentuk kaset/tape sebanyak 50 copy.

LINE UP:
  • Kang Iman, nga-gitaran
  • Aa Cepi, nga-draman
  • Mang Dadan, nga-basan
  • Mas Ganjar, mokalan



DISCOGRAPHY:
  • 2009 - "Daroja" Mini Album (self release cd-r)
  • 2010 - "Daroja" Mini Album (re-releases net label Torn Flesh recs dan Stone Age recs)
  • 2011 - "Dengekeun Ku Sia" First Album (Partai Records, Tape)
  • 2012 - "Dengekeun Ku Sia" on 3"cd-r (re-releases by Partai recs/ Samstrong recs/ Ruangkecil recs)
CONTACT/WEB:

NBR009/13 MAAF KALO KAMI BERISIK! 3 Way Split FEMAU / VILE THREAT / TUMOR GANAS


Well ... rampung juga gawean yang gak sesuai rencana ini ... hehe proyekan lama dari teman-teman TUMOR GANAS yang diserahkan ke kami agak sedikit leha-leha kami kerjain. bukan apa-apa, kami sibuk bro (ciyeee gayanye ... sibuk KURANG KERJAAN kali yee hehe). Bener, kami sibuk ama banyak hal yang kalo kata orang normal mah "gak penting" ... karena gak ada duitnya hehe ... terus berarti duitnya baru nongol nih ya kenapa splitan ini baru nongol pada akhirnya?? Hehe gak juga, GAK ADA DUIT-DUITAN di splitan ini, kalo gak percaya tanya aja sama Kang Ganjar Pamungkas, Bang Dimas Godel, atau Kang Reza Firmansyah, mereka masing-masing mewakili FEMAU, TUMOR GANAS, dan VILE THREAT. Lantas kenapa pada akhirnya dikerjain juga?? hhe jawabannya simple, BARU ADA KEMAUANNYA SEKARANG-SEKARANG INI ...

Oke deh, cukup dah ah ngomongin tetek bengek dibelakang proyek split melenceng ini ... karena awalnya ada BADAKxSINGA (Bandung) juga didalamnya, cuma kami terima 3 band doang, lantaran kurangnya materi yang diberikan BADAKxSINGA (kata orang-orangnya TUMOR GANAS loh ...) Kurang Bagus maksudnya?? Gak!! Bagus kok materi sound dan lagu BADAKxSINGA cuma untuk infonya kurang, kami mau ngubungin siapapun pihak BADAKxSINGA gak tau ... tapi bukan karena hal ini lantas materi BADAKxSINGA kami terlantarkan, rencana kami mau ketemuin ama band lain buat splitan, itu juga kalo pihak BADAKxSINGA ngijinin. Ya, sekarang tinggal tiga band muncul buat dinikmati secara gratis se gratis WC UMUM di empang Haji Tohir ... Segratis kalian menghirup udara ... 

Splitan berisi 12 lagu yang terdiri dari 4 lagu dari tiap-tiap bandnya, FEMAU band grindcore asoy geboy dari Kota Bandung mantap dengan porsi grindcorenya yang cepet dan konsep sing along Punknya di lagu Kumsiba (Kumaha Sia Bagong) yang juga track favorit kami hehe aseli KASAR!! Kumaha Sia Bagong! kalo diterjemahin Bahasa Indonesia Pasaran berarti Terserah Gimana Elu Aja Babi!! hehehe MANTAP!! dan satu lagu ini menurunkan level easy listeningnya walau gak turun-turun amat ... pokoknya asik deh. Sementara VILE THREAT bermain cepet a la CHARLES BRONSON, atau memang mereka pantes ya jadi CHARLES BRONSONnya Kota Bogor hehe. Ada lagu buat Mark Mc Coy dan diimbuhin sampling Mark Mc Coy yang cuap cuap ... VILE THREAT, kami nyatakan ASIK!! Dan terakhir TUMOR GANAS, band grindcore asal kota Depok ini hadir dikompilasi ini membawakan materi lama yang mengkover beberapa band seperti SOCIAL DEFORMITY (Rusia), AGATHOCLES (Belgia), EXTREME DECAY (Malang), dan ASSUCK (US), ya mereka tetep dengan konsep HarshPowerGrind-nya dikompilasi ini.

Splitan berdurasi 10 Menit 14 Detik ini memiliki kapasitas kurang lebih 25Mb untuk didownload, dengan format Mp3 320 Kbps, dan dijamin bisa ngerusak suasanan Prom night sekolahan kalian hehe ... Oke kalo mau download silahkan masuk aja ke Even Launchingnya di facebook yang nanti akan kami di taut dibawah artikel ini.

Terakhir, buat temen-temen yang masih punya demo (lama atau baru) daripada disimpen mending dikeluarin deh, kami mau kok menampung, buat dirilis ke kompilasi reguler kami atau split atau album. Tinggal masukin aja lagunya kedalam satu folder beserta profil band dan artwork/logo kalian terus jadiin zip/rar dan tulis deh apa kepentingannya (misal: buat KOMPILASI, ALBUM, EP, NYARI TEMEN SPLIT, dll) kirim aja ke: grindhacker1.2@gmail.com ... Oke gitu aja ya?? makasih sebelumnya udah repot-repot ngeklik dan ngikutin tulisan berantakan ini. Sekali lagi kalo mau download splitan ini silahkan ke: MAAF KALO KAMI BERISIK! 3 Way Split FEMAU / VILE THREAT / TUMOR GANAS - Free Download Launching 

Makasih Yaaa ... Salam 

Redaksi NoiseblastMedia

HAK UNTUK MALAS


Judul Buku : 
Hak untuk Malas

Penulis : 
Paul Lafargue

Penerbit : 
Jalasutra

Cetakan : 
2008

Tebal : 
74 halaman

Peresensi : 

Menyuntikan hidrosianik kepada tubuhnya dan istri yang sangat dicintainya merupakan hal terahir yang dilakukan laki-laki ini. Dalam surat bunuh diri yang ia buat sebelum kejadian ia berkata:

“Sejak bertahun-tahun lalu saya telah berjanji pada diri saya untuk tidak hidup lebih dari 70 tahun. Saya telah memastikan saat untuk keberangkatan saya meninggalkan kehidupan ini dan telah menyiapkan cara untuk melaksanakan keputusan ini: sebuah suntikan hipodermik berisi hidrosianik.

Saya mati dengan kebahagiaan puncak berupa memiliki keyakinan bahwa dalam waktu sangat dekat akan segera Berjaya tujuan yang untuk itu saya telah mengabdikan diri saya sejak 45 tahun yang lalu. Hidup Komunisme Panjang umur Internasional!”

Siapakah dia? Kenapa ia memiliki keberanian yang jarang dimiliki oleh manusia lainnya? Dialah Paul Lafargue seorang jurnalis sosialis Marxis revolusioner asal Perancis. Ia seorang kritikus sastra, penulis dan aktivis politik. Ia menikahi putri Karl Marx yaitu Laura dan mengahiri hidup bersama-sama.

Tulisan ini mencoba meresensi karya Lafargue yaitu The Righ to Be Lazy yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Hak Untuk Malas. Buku ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh komunitas Merah-Hitam dan diterbitkan oleh penerbit Jalasutra tahun 2008. Buku berukuran 13 x 18 sentimeter ini memiliki jumlah halaman 74 lembar. Meski bukunya tipis, namun bagi orang yang awam terhadap Marxisme seperti saya tetap dibutuhkan konsentrasi untuk memahami buku ini.

“Marilah kita malas dalam segala hal kecuali untuk urusan cinta dan minum, kecuali untuk bermalas malasan”. Perkataan Lessing ini dituliskan Lafargue untuk membuka bab satu. Dalam bab ini Paul langsung menyerang dogma kerja. Tidak hanya dogma kerja yang mengalienasi sebagaimana Karl Marx yang mengutuk pola upahan. Namun melampauinya dengan kritik yang lebih mendasar tentang kerja itu sendiri dimana menurutnya kerja merupakan aktifitas manusia yang tidak masuk akal. Bahkan kerja bukan kebutuhan organic manusia.

Dalam tulisan ini Lafargue mempertanyakan mengapa walau sedemikian besar kerja telah dilakukan kaum pekerja, tetap saja kebutuhan jasmaniah dan mental mereka tidak terpenuhi. Kelaparan, kekurangan bahan sandang dan papan semakin menggerogoti hidup mereka. Akapah kaum pekerja kurang rajin? Ataukah justru mereka terlalu rajin.

Lafrgue menyoroti betapa dahsyat dogma kerja diamini oleh kaum pekerja. Dia menuliskan sesuatu yang penting saat menggambarkan bagaimana ketika krisis ekonomi datang, kaum pekerja justru semakin giat dan berbondong bondong berbaris di depan tempat untuk bekerja. Mereka enggan menggunakan kesempatan ini untuk mendistribusikan barang-barang yang telah mereka produksi kepada masyarakat umum secara gratis. Disini Lafargue terkesan hendak menyiratkan bahwa masalah perubahan social terkait dengan perubahan kesadaran. Pernyataan Lafargue ini secara tidak langsung mengambil posisi berbeda dari ramalan Karl Marx bahwa Kapitalisme berpotensi hancur bila krisis ekonomi datang. Sekali lagi kapitalisme tetap kokoh. Bukan hanya karena system kapitalisme juga semaksimal mungkin bertahan dan merubah diri, melainkan juga karena sanga actor perubahan yaitu ploretariat belum tentu memiliki keberanian untuk menyelesaikan penderitaanya.

Buku ini sangat kontekstual didalamnya banyak berisi data dan fakta social terutama realitas sosial revolusi Industri di Inggris dan Perancis awal abad ke 19 yang betul-betul menjadikan manusia seperti sapi perah. Lafargue menceritakan bagaimana pekerja perempuan harus bersaing dengan mesin. Pekerja perempuan hanya mampu membuat lima lubang jala rajut dalam satu menit. Sedangkan mesin rajut sanggup membuat 30.000 lubang jala dalam waktu yang sama. Kompetisi ini begitu absurd dan mematikan, namun tetap saja para pekerja ini malah semakin giat melipatgandakan semangatnya bukan mengalokasikan waktu untuk beristirahat. Tidak hanya pekerja perempuan, anak-anak pekerja juga diceritakan sebagai korban dari dogma kerja yang menindas manusia.

Penolakan Lafargue terhadap kerja bukanlah gerak melarikan diri dengan menjadi parasit dengan mengkritik kerja sekaligus bergantung kepada orang-orang yang bekerja. Bukan itu, melainkan melihatnya sebagai bagian dari aktifitas ciptan subjektif manusia. Dogma yang sengaja diciptakan oleh kepentingan manusia yang ingin mengambil keuntungan dari manusia yang lain. Ia ingin menyakinkan bahwa etika kerja kapitalis yang disebarkan kepada kalangan luas itu buruk dan tidak bermanfaat. Tawarannya sudah jelas bahwa kerja hendaknya menjadi “sekedar bumbu bagi senangnya kebersantaian, suatu olahraga yang bermanfaat bagi organism manusia, suatu hasrat yang beruna bagi organisme social”

Kerja menguras waktu, tenaga dan ruang jelajah manusia. Padahal ada banyak sekali aktifitas selain kerja. Dengan argument ini, Lafargue melakukan kontra atas hak untuk bekerja (right to work) dengan membaliknya menjadi hak untuk bermalas-malasan (the right to be lazy).

Buku yang ditulis Lafargue di penjara Sainte Pelagie Perancis ini sudah berusia 129 tahun. Konteks yang melatar belakangi lahirnya buku ini tentu berbeda dengan konteks social saat ini. Data dan Fakta yang dikemukakannya juga sudah usang. Namun kondisi para pekerja yang diceritakannya memiliki benang merah yang hampir sama dengan nasib pekerja saat ini. Berbagai macam berita setiap hari kita dapatkan tentang nasib para pekerja apakah di dalam negri maupun di luar negeri. Belum ada perubahan yang berarti, bahkan bila melihat nasib para pekerja migrant perempuan yang saat ini nasibnya mengenaskan rasanya kita mesti kembali memeriksa dogma kerja yang melekat erat dibenak kita. Dogma yang diciptakan karena kepentingan para pemilik modal yang bisa menyetir bahkan pemimpin negri ini. Jadi kenapa kita tidak setujui saya usul Lafargue ini bahwa Malas merupakan Hak!

Keterangan: Resensi buku ini sengaja saya ambil dari beberapa situs toko buku sebagai bahan pertimbangan kalian untuk memilih sebuah buku bacaan yang mungkin anda sedang cari atau mungkin anda minati.

SEPULTURA MEMBAKAR JAKARTA



JAKARTA - Setelah mengguncang Kutai Kertanegara, Sepultura menyambangi Jakarta. Band thrash metal asal Brasil ini tampil di ajang Rock Fest 2012 di Lapangan D, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11/2012) malam. Di dunia metal, nama Sepultura memang besar. Tapi kebesaran namanya sedikit pudar pasca Max dan Igor meninggalkan band itu. Pada press konfrence yang diadakan di Rolling Stone cafe Kisser menyatakan tidak akan pernah ada show reuni seperti yang terjadi pada band lawas lainnya.

Band ini sekarang berangotakan Andreas Kisser (gitar), Paulo Jr. (bas), Derrick Green (vokal), dan Eloy Casagrande (dram, perkusi). 20 tahun yang lalu tepatnya Pada 1992, Sepultura sempat menggelar konser tunggal di Jakarta saat itu mereka mengguncang dunia dengan album Arise (1991). Hingga sekarang Sepultura telah 28 tahun berdiri. konser Sepultura malaqm itu adalah penantian 20 tahun bagi saya dan mereka yang tak sempat melihat aksi mereka di tahun 92.

“ jangan sampai tertinggal tuk yang kedua “ begitu ucap saya dalam hati. Setelah sempat tertunda [Sepultura sempat dijadwalkan tampil Februari lalu-red], penantian 20 tahun itupun walapun tak lagi dengan formasi lawas. Tapi penampilan mereka malam itu sangat berkesan. Bagi saya pribadi konser malam itu “nyaris sempurna”. Anda pasti tau dengan maksud kalimat tersebut.

“So, after 20 years Sepultura is finally back to Indonesia,” ucap Andreas Kisser ke ribuan penonton di Lapangan D Senayan. Sejatinya, show ini adalah bagian agenda tur album ke-12, Kairos (2011), Beberapa lagu Sepultura seperti “Refuse/Resist”, “Inner Self”, “Arise”, “Roots Bloody Roots” dimainkan malam itu Permainan musik yang bertempo cepat tentu membuat makin menggila. Mereka pun membentuk lingkaran moshpit untuk menikmati lagu-lagu seperti "Relentless", "Attitude", "Mask" atau "Sepulnation". Jumlah penonton hadir di Senayan kali ini memang tak sebanyak konser pertamanya dulu di Stadion Lebak Bulus. Tapi malam itu sepulture berhasil “membakar Jakarta”.

Kalian menginginkan lagu-lagu lama?” tanya Green ke penonton di tengah-tengah pertunjukan. Terlihat penonton lebih antusian menyambut lagu lagu lama mereka, ah seandainya mereka suatu hari reuni saya yakin reuni tersebut sangat dinantikan oleh fans fans sepultura, Akhirnya, mereka pun kebablasan memainkan hit “Troops of Doom” dari debut Morbid Visions (1986). setelah lagu berakhir Green berucap “Sebenarnya, lagu itu nggak ada di setlist,” :D

saya jelas bukanlah seorang pencari bakat yang berhak tuk menilai mana versi terbaik antara Sepultura atau Soulfly, tapi bagi mereka yang juga menonton suolfly bebrapa minggu sebelum sepultura datang pasti akan mengacungkan jempol tuk sepultura, yup fakta tak terbantahkan untuk Sepultura adalah sound panggungnya yang mereka tampilkan menggelegar ditambah ligthing yang ciamik. Saya pun tanpa ragu menobatkan bahwa penampilan sepultura malam itu menjadi salah the best concert metal didalam riawayat hidup saya, penampilan mereka malam itu sekaligus membuktikan kalau Sepultura masih liar dan sekali lagi dengan jujur harus saya akui bahwa pertunjukan malam itu ”nyaris sempurna” :D. (Sumber)

NOISEPEDIA: QUEERCORE = QUEER-CORE = QUEER HARDCORE


Queercore adalah sebuah pergerakan budaya dan sosial yang dimulai di pertengahan 1980an sebagai percabangan dari punk. Terlahir dari ketidaksesuaian dengan sosialita pada umumnya dan penolakan sepenuhnya terhadap komunitas gay dan lesbian serta pergerakannya oleh masyarakat. Queercore mengekspresikan diri lewat metode DIY (Do It Yourself, sebuah idealisme dalam dunia musik underground di mana segalanya dilakukan sendiri dari proses rekaman, promosi, dan penggelaran konser) lewat media zines (majalah musik underground), musik, tulisan, seni dan film.

Sebagai genre musik, Queercore diwakili dengan lirik-lirik yang mengeksplorasi tema-tema prasangka dan berurusan dengan identitas seksual, gender dan hak asasi individualisme: lebih umumnya, sebuah band mengangkat kritik atas penyakit sosial yang memposisikan kaum gay dan lesbian sebagai kelainan. Kritik dapat disampaikan dengan halus dan kurang serius hingga yang menyindir sampai kasar penuh sumpah serapah. Secara musikal, banyak band queercore yang mengambil jalur asalnya yaitu punk sebagai pilihan genrenya dan di lain pihak dapat mengambil jalur eksperimental hingga elektronik. Genre yang diambil melewati banyak genre seperti, hardcore punk, synthpunk, indie rock, power pop, no wave, noise, experimental, industrial, dan lain-lain.

J.D.s.,Titik Awal

Terbitnya sebuah zine yang diberi judul J.D.s. dianggap sebagai titik lahirnya Queercore. Diciptakan oleh G.B. Jones dan Bruce LaBruce, terbitnya zine ini dianggap sebagai katalis yang mengeksiskan Queercore sebagai jalur percabangan dari punk. Hadir dari aliran anarkis, awalnya para editor J.D.s. menggunakan nama 'homocore', namun belakangan mengubahnya menjadi Queercore untuk merefleksikan perbedaan secara total yang ingin ditunjukkan pengikutnya dari pandangan dan gaya hidup stereotip gay dan lesbian pada umumnya.

Edisi pertama terbit di tahun 1985, diisi pernyataan keras yang diberi judul "Don't be gay" yang diterbitkan di fanzine Maximum RocknRoll yang belakangan banyak menginspirasikan terbitnya queerpunk zine lainnya seperti, "Holy Titclamps", "Homocore", "Chainsaw", dan "Outpunk". 2 yang disebut terakhir belakangan bergerak sebagai label rekaman. Zine-zine ini dan pergerakannya dikarakteristikan sebagai alternatif terhadap proses penerimaan gay dan lesbian stereotip, perbedaan gender dan seksualitas sebagai perlawanan terhadap praktek pemisahan yang dilakukan oleh komunitas gay umum, wujud penolakan dan ketidakpuasan terhadap praktek konsumerisme yang marak diantara kaum gay, dan mengajukan etika DIY sebagai gantinya untuk menciptakan budayanya sendiri serta perlawanan terhadap tekanan religius dan politik.

Sekilas J.D.s. dan Pendirinya

J.D.s adalah sebuah zine queerpunk yang terbit sebanyak 8 edisi dari tahun 1985 sampai 1991. Pendirinya adalah G.B. Jones dan Bruce LaBruce. G.B. Jones, seorang wanita biseksual Kanada kelahiran Bowmanville, Ontario. Ia seorang seniman, pembuat film, dan musisi. Di awal 1980an, Jones membentuk band synth punk yang diberi nama "Bunny and the Lakers". Album pertama band tersebut dirilis tahun 1985, berbarengan dengan terbitnya J.D.s yang merupakan inisial dari Juvenile Deliquents (kriminalitas remaja). Bersama Bruce, Jones menyutradarai dan membintangi film-film underground. Album terakhir "Bunny and the Lakers" diisi oleh lagu yang paling dikenal sekaligus paling kontroversial dari band tersebut yang berjudul, "All Women Are Bitches". Karya seni grafis dari Jones yang diberi tema "Tom Girl" berupa ilustrasi dari seni fetish dari Tom Finland yang imajinasikan ulang diterbitkan di J.D.s. Belakangan karyanya ini dipamerkan secara luas di Amerika dan belakangan di seluruh dunia. Belakangan diterbitkan sebagai artbook yang tersedia secara luas untuk dibeli di Amerika dan Eropa namun ironisnya, di tanah kelahiran Jones yaitu Kanada, artbook ini di tolak dan secara resmi diberi status "banned". Di tahun 2000an, Jones banyak bekerja sama dengan berbagai kalangan seniman underground, salah satunya adalah dengan Joel Gibbs, frontman The Hidden Cameras. Hasil karya Jones digunakan di berbagai media underground seperti film, fanzine,majalah, buku, komik, poster, kaus, rekaman album serta covernya. Hasil karyanya banyak dipamerkan di museum dan galeri di penjuru Eropa, Amerika, dan Kanada. Proyek film yang dikerjakan selama 13 tahun, "The Lollipop Generation" di tayangkan perdana 3 April 2008 di Images Festival di Toronto.

Bruce LaBruce kelahiran 3 Januari 1964 merupakan seorang penulis, pembuat film, fotografer, dan bintang porno gay underground dari Kanada. Dilahirkan dengan nama Justin Stewart, Bruce mulai menarik perhatian publik melalui terbitnya J.D.s. Bruce saat ini menulis dan menjadi fotografer untuk bermacam-macam publikasi dan telah membuat beberapa film yang kontroversial karena menggabungkan segi artistik dari film indie dengan pornografi gay. Film terakhirnya berjudul "Otto, or, Up With dead People" tayang perdana di festival film Sundance 2008. (dari TIPISzine #4, Juni - Juli - Agustus 2010)


GEDORAN DEPOK, Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945 - 1955


Judul Buku : Gedoran Depok, Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945 - 1955

Penulis :
Wenri Wanhar

Penerbit :
Sadar Media

Cetakan :
2011

Tebal :
234 hlm

Peresensi :
Okky Tirto, http://www.lenteratimur.com

Lewis Mumford dalam The City in History menganggap sejarah asal mula kota penuh misteri. Masa lalu seolah terkubur bersama pertanyaan tanpa jawaban. Dan begitulah Depok hari ini. Deretan perumahan, kampus, dan sejumlah tempat hang outdengan berbagai fasilitas mengesankan kota ini lahir dalam keadaan langsung dewasa. Depok seakan minus masa kecil, masa di mana ia mulai dilahirkan.

Pembahasan melalui karya atas wilayah yang kini menjadi kotamadya di Jawa Barat ini bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi, belum lama ini, di tengah keheningan sejarah dari wilayah yang kini jumlah penduduknya sekitar 1,7 juta jiwa, muncul sebuah karya besutan Wenri Wanhar berjudul Gedoran Depok; Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955. Sebagaimana judulnya, karya ini menggedor pengetahuan sejarah kita. Benak akan terhenyak sebab di dalamnya dipaparkan bahwa wilayah yang bersebelahan dengan ibu kota negara Indonesia, Jakarta, ini sempat menjadi semacam republik.

Republik Depok?
Siapa sangka kota di dalam Republik Indonesia itu ternyata awalnya ‘Republik’ Depok. Jangan bayangkan Depok pada masa itu seluas sekarang. Wilayahnya hanya sekitar 1.224 hektar. Teritori Depok ini merupakan tanah milik seorang kaya raya mantan pegawai VOC (Perserikatan Perusahaan Dagang Kerajaan Belanda di Hindia Timur). Ialah Cornelis Chastelein, tuan tanah berdarah Perancis-Belanda, sang empunya Depok. Sebagaimana dilansir koran di Jakarta, Kompas (22/12/11), bahwa dalam testamennya, Chastelein menginginkan tanahnya itu kelak menjadi semacam komunitas sejahtera, suatu “perhimpoenan masehi jang indah”.

Waktu berganti, dan setelah Chastelein menutup mata, Depok menggeliat. Tak sekadar menjadi komunitas, sebagaimana diinginkan sang pendiri, Depok bermetamorfosa menjadi negara. Akan tetapi, tentu saja, jangan bandingkan dengan kriteria negara pada era kekinian yang kian kompleks dengan berbagai lembaga dan kelengkapan. Pada 1871, seorang advokat bernama Mr. M.H. Klein membantu proses peletakan batu pertama berdirinya Pemerintahan Otonom Depok semacam ‘Desa Republik’.

Berikutnya, bentuk Depok lebih dipertegas dengan lahirnya Reglemen Van Het Land Depok (regulasi negara Depok) pada kisaran 1886. Setelah mengalami beberapa revisi, pada awal 1913, reglemen van het land Depokkembali direvisi dan ditandatangani oleh G. Jonathans selaku Presiden Depok dan M.F. Jonathans selaku sekretaris. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang struktur pemerintahan Depok, yakni Vergaderingen,Commissarissen, dan Bestuur, yang dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun. Setelah itu dilakukan pemilihan umum untuk menentukan siapa presiden Depok berikutnya berdasarkan suara terbanyak. Untuk menjalankan tugasnya, presiden Depok dibantu oleh sekreteris, bendahara, dan beberapa petugas.

Selain secara administratif merupakan daerah otonom bercorak republik, secara geografis Depok dapat dimasukkan dalam kategori negara kota. Dalam teori politik klasik, negara kota atau polis selalu merujuk pada Athena di Yunani. Sebagaimana Depok yang diharapkan Chastelein menjadi tempat sejahtera dan tenteram, demikian pula Pericles, petinggi Athena, mengharapkan nasib Athena yang beradab. Namun apa mau dikata, sejarah berkata lain. Ketenangan Athena diobrak-abrik tentara Sparta. Jika keruntuhan Athena ditandai oleh perang Peloponnesia, maka runtuhnya kedaulatan Depok sebagai city state ditandai oleh Gedoran.

Gedoran Depok bukan sekadar penjarahan sebagaimana arti kesekian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peristiwa ini tak lahir di ruang kosong. Selayaknya bangsa Athena yang diserang bangsa Sparta, demikian pula yang terjadi di Depok. ‘Bangsa Depok’ yang juga kerap disebut ‘Kaoem Depok Dalam’ digedor oleh laskar rakyat. Peristiwa yang meletus pada 1949 ini bermula dari sikap ‘Bangsa Depok’ yang terkesan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal tersebut diakui oleh putera dari Johanes Matheis Jonathans, presiden Depok terakhir, sebagaimana direkam Wenri Wanhar dalam Gedoran Depok. “1945 belum merdeka! Peristiwanya dadakan. Tiba-tiba Jepang menyerah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jadi pemerintahan di sini kosong…” demikian papar Cornelis Josef Jonathans yang akrab disapa Opa Yoti.

Agaknya sikap politik ini satu dari sekian pemicu yang memercik benturan. Sebab, faktor lain juga mempertontonkan ketimpangan dan perbedaan mencolok seperti halnya gaya hidup dan identitas budaya orang Depok pada masa itu yang cenderung beraroma Belanda. Dalam cara pandang alam revolusi, fenomena perbedaan identitas ini melahirkan gesekan horizontal sebab laskar rakyat akan melihat ‘Orang Depok Dalam’ sebagai the others yang identik dengan pihak yang sedang mereka perangi, Belanda.

Kaoem Depok atau Bangsa Depok
Siapa sebenarnya orang Depok? Banyak pendapat mengenai identitas ataupun penamaan orang Depok. Ada yang menyebut ‘Kaoem Depok’, ‘Orang Depok Dalam’, atau ‘Belanda Depok’. Istilah yang terakhir ini kurang disenangi. Dalam perspektif antropologi, pengamat Depok Graafland menyebut mereka sebagai MixtumCompositum. Keragaman suku yang membentuk komposisi masyarakat Depok membuatnya terlihat sebagai komposisi campuran.

Tapi, dari mana berbagai suku itu datang? Sebagaimana tertulis dalam Het Testamen Van Cornelis Chastelein,bahwa asal mula suku yang beragam itu berawal dari niatan Chastelein membangun tanahnya yang luas sehingga ia membutuhkan banyak budak. Ratusan budak ia datangkan dari berbagai daerah seperti Bali, Makassar, Betawi, Benggala, Timor, dan sebagainya. Setelah wafat, Chastelein dalam wasiatnya memerdekakan para budak dan keturunan mereka dengan sarat mengikuti ajaran Chastelein dan menggunakan marga di belakang nama mereka. Satu dari dua belas marga boleh mereka pilih: Loen, Jonathans, Soedira, Bacas, Leander, Zadokh, Samuel, Tholense, Jakob, Iskah, Laurens, dan Joseph.

Selain itu, keragaman juga ditambah dengan masuknya wanita berdarah Melayu atau kembang desa, serta tak jarang terjadi pernikahan campur dengan wanita berdarah Tiong Hoa atau Eropa. Alhasil, keragaman etnik dan ras demikian berwarna di Depok. Jika di Jawa dikenal “kebudayaan Indis” di kalangan priayi, maka di Depok kebudayaan separuh Eropa separuh pribumi itu dipraktikkan di kalangan keturunan mantan budak. Tengoklah nama presiden Depok yang menandatangani Reglemen. Di belakang namanya yang tertulis dengan inisial ‘G,’ia menggandengkan marga Jonathans, satu dari dua belas marga khas Depok. Itu menandakan bahwa G. Jonathans, sang Presiden, merupakan keturunan mantan budak Chastelein. Fakta ini sekaligus merontokkan tesis Aristoteles yang mengatakan bahwa bekas budak tidak bisa menjadi aristokrat.

Dalam keseharian, selain bergaya hidup Eropa, orang Depok terbilang hidup dalam kemewahan. Mereka memiliki saluran irigasi yang baik, sawah dengan panen berlimpah, ternak, dan rumah gedong. Ini jauh berbeda dengan warga kampung di sekitar Depok yang hidup dalam serba kesulitan sebagai rakyat terjajah dalam era revolusi. Sedikit banyak, realitas ekonomi yang timpang tersebut melengkapi sarat pecahnya Gedoran.

Perbedaan ini diperuncing dengan perbedaan budaya dan sikap politik yang menolak kemerdekaan Indonesia 1945. Alhasil, dalam bahasa sederhana dan dalam perspektif wilayah lain, ‘Kaoem Depok’ pada masa itu diidentifikasi sebagai bagian dari kolonial, sebagai bangsa yang memerintah, pro Belanda, dan kontra revolusioner. Sehingga, dalam pandangan laskar rakyat, mereka harus diperangi dan direbut. Depok kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949 dan sovereiniteit overdracht (penyerahan kedaulatan) secara administratif selesai sekitar 1952 dengan pengaturan pembagian tanah eigendom. 

Keterangan: Resensi buku ini sengaja saya ambil dari beberapa situs toko buku sebagai bahan pertimbangan kalian untuk memilih sebuah buku bacaan yang mungkin anda sedang cari atau mungkin anda minati.

MENDUDUKI STASIUN, MENGUASAI PERKEBUNAN, MENJALANKAN PABRIK: "Dewan Pimpinan Buruh" Pada Masa Revolusi 1945-1946


Di tahun 1950, Adam Malik menuliskan pengalamannya tentang proklamasi kemerdekaan dan masa-masa revolusi 1945. Sebagai seorang pemuda pejuang yang turut dalam arus sejarah bangsa, Adam Malik mengetahui seluk-beluk gejolak masyarakat masa itu. Di dalam tulisan rangkaian pengalamannya itu, Adam Malik melukiskan peran penting pemuda sebagai motor dalam gerakan kemerdekaan - apa yang disebutnya sebagai “Kekuasaan Pemuda”. Menariknya, dalam lukisannya itu Adam Malik menyebutkan “kekuasaan pemuda” tersebut didukung “tindakan revolusioner-tangkas” yang sudah kuat mengakar. Yaitu, seperti yang dilukiskannya:
Kaum Buruh telah bertindak, Kereta-Api ditangan Republik. Alat-penghubung jang terutama didaratan Djawa dikuasai. Dengan demikian bertambah lantjarlah perhubungan dan penjebaran orang dan berita keseluruh peloksok Djawa. Tindakan revolusioner-tangkas ini diikuti oleh Buruh-Trem, Buruh-Kolff, Buruh Peredaran Pilem dan ratusan-ribu tindakan perebutan-perusahaan diseluruh Indonesia. “Hak milik Republik, Hak milik-Buruh” Sang Merah Putih dikibarkan lambang kuasa. (Adam Malik 1950, hal. 71)
Apa yang dilukiskan Adam Malik di atas menjadi rekaman ingatan akan peran gerakan buruh di masa awal revolusi 1945. Meski diabaikan dalam sejarah resmi Orde Baru, “tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh nyatanya punya andil penting bagi gerakan kemerdekaan. Jika pemuda diibaratkan sebagai motor gerakan kemerdekaan, maka kaum buruh adalah otot yang menyokong motor tersebut.

Tulisan ini bermaksud melukis-ulang apa yang sesungguhnya dilakukan kaum buruh pada masa awal revolusi itu. Akan dijabarkan bahwa “tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh adalah episode penting dalam sejarah berbangsa, dan terlebih lagi, dalam sejarah perburuhan. Sejarah perburuhan di Indonesia masih diselimuti kabut tebal tudingan “radikalisme” dan “komunisme” yang ditebar rejim Orde Baru dalam sejarah resmi. Tudingan label sosial ini bukan hanya menodai peran kaum buruh tapi juga, mengaburkan esensi perjuangan kaum buruh dalam perjalanan bangsa. Dengan demikian, tulisan ini menjadi tapak awal dalam menawarkan sudut-pandang yang membebaskan sejarah perburuhan dari tudingan label sosial, dan lebih berbasis pada rincian fakta sejarah. Tujuannya, agar kaum buruh dapat menepis kabut tebal sejarah perburuhan Orde Baru dengan menyelami sejarah perjuangannya sendiri.

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama akan membahas singkat hubungan antara gerakan buruh dengan gerakan kemerdekaan. Sejarah gerakan buruh sejak zaman penjajahan Belanda memang sudah dipenuhi (dan juga, melahirkan) ide-ide akan kemerdekaan bangsa (lihat: Ingleson 1981; Shiraishi 1990). Namun, sejak kemerdekaan bukan lagi sekedar ide, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan, maka terbentuklah pola hubungan antara gerakan buruh dan negara. Di masa awal revolusi 1945, gerakan buruh dianggap bagian dari lengan negara. Bagian Kedua menggambarkan “tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh di daerah berupa perebutan, penguasaan dan pengelolaan stasiun, pabrik dan perkebunan di tanah Jawa. Tindakan kaum buruh ini, sebagaimana akan dibahas dalam bagian Ketiga, menimbulkan persoalan dan kecurigaan ekonomi-politis di kalangan para elit nasional (dan juga aktivis buruh di tingkat nasional). Kaum buruh dipaksa untuk tunduk pada kewenangan negara dalam hal penguasaan dan pengelolaan sarana-sarana publik tersebut. Di bagian akhir tulisan, akan disimpulkan makna sejarah atas “tindakan revolusioner-tangkas” yang dilakukan kaum buruh di masa awal revolusi 1945 ini.

Kaum buruh dan negara yang baru merdeka

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilaksanakan dengan persiapan yang seadanya, karena bermaksud untuk segera mengisi kekosongan kekuasaan di tengah situasi dunia saat itu, khususnya setelah Jepang mengaku kalah atas Sekutu. Meskipun waktu persiapannya pendek, seperti yang dicatat oleh Kahin (1952, hal. 38), “pemerintahan negara yang baru merdeka ini dibentuk dengan segera,” dan Undang-undang Dasar yang menjadi pedomannya disusun pada minggu pertama. Negara republik yang baru merdeka ini menyadari bahwa dirinya mesti berhadapan dengan Belanda yang ingin menjajah kembali melalui pasukan tentara di bawah NICA. Oleh karenanya, untuk membuktikan diri sebagai negara yang berdaulat, lembaga-lembaga kenegaraan didirikan dan fungsi-fungsi kenegaraan diperluas. Sedari awal, republik muda ini ingin tampil dan bekerja sebagaimana layaknya sebuah negara yang normal dalam zamannya. 

Di dalam Undang-undang Dasar, disebutkan bahwa negara muda ini memiliki sejumlah prinsip dasar formal yang melingkupi struktur politik, kerangka kerja pemerintahan, serta mekanisme pembuatan aturan dari pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta (kemudian dipindahkan ke Yogyakarta). Semuanya itu telah tersusun dengan cukup baik dan unsur-unsurnya diperlukan sebagai cerminan negara yang berdaulat – setidaknya di atas kertas.

Dalam kenyataannya, ruang lingkup dan kerja pemerintah masih sangat terbatas dan sempit. Ini dikarenakan berbagai faktor. Utamanya, karena tidak ada anggaran – sehingga menteri/anggota kabinet sekalipun kerap tidak menerima gaji bulanan secara teratur. Pada masa-masa awal revolusi ini, banyak lembaga negara baru mulai mencoba bekerja mengatur masyarakat dengan menerbitkan ketetapan dan aturan. Lingkup tugas, kelembagaan dan perangkatnya masih dalam tahap awal – dan karenanya, banyak mewarisi praktek-praktek dari masa kolonial. Selain itu juga, dalam rentang 1945-1950, yaitu selama 5 tahun, kabinet pemerintahan kerap berganti. Kebijakan pemerintahan pun sering berubah. Di dalam struktur pemerintahan, kaum elit politisi saling bersaing dengan membawa pesan-pesan ideologis. Inilah kondisi empirik negara Indonesia yang masih bayi. Fungsi negara yang normal hampir tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, periode revolusi 1945-1950 dapat disebut sebagai tahap awal pembentukan negara Indonesia.

Sementara negara sedang sibuk menata susunan pemerintahan, sejumlah aktivis pemuda di tingkat nasional merencanakan pertemuan besar di Jakarta. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, pada tanggal 15 September 1945, didirikanlah Barisan Buruh Indonesia (BBI) dengan tujuan untuk “mengikat mereka bahwa buruh sebagai warga negara wadjib ikut mendjalankan tugasnja, turut melaksanakan revolusi nasional” (Sandra 1961, hal. 65). Demikianlah, dengan mengatas-namakan “buruh”, aktivis pemuda membentuk BBI untuk menyatukan dan mengordinasikan buruh dari berbagai industri, demi kepentingan perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, tidaklah heran pertemuan ini didukung Iwa Kusumasumantri, Menteri Sosial saat itu (Anderson 1972, hal. 213). Ia memberikan dukungan tidak resmi dengan menyampaikan resolusi BBI kepada pemerintah. Keterlibatannya dalam pertemuan ini jelas memperlihatkan peran aktif negara dalam membentuk pola hubungan buruh-negara di masa-masa awal revolusi ini.

Sebagai organisasi, BBI dianggap mewakili kaum buruh – walau sesungguhnya BBI tidak memiliki basis di daerah-daerah. Baru di kemudian hari, para aktivis BBI menyerukan pembentukan BBI di daerah-daerah republik (Van der Kroef 1953). Secara praktis, negara memandang BBI sebagai organisasi yang dapat memobilisasi massa buruh, melalui kampanye-kampanye. Massa buruh dianggap sebagai sumber tenaga pertahanan sipil di saat satuan tentara belum terbentuk. Oleh karena itu, BBI sebagai gerakan aktivis di tingkat nasional dianggap merupakan bagian dari lengan negara. Peran inilah yang sering dilekatkan atas kaum buruh di dalam perjuangan kemerdekaan.

Rebut, Duduki, Kuasai

Gerakan buruh sebagai bagian dari lengan negara sesungguhnya hanya terjadi di tingkat nasional. Di masa-masa awal revolusi 1945 peran BBI memang hanya sebatas di lingkup politik nasional belaka. Di tingkat daerah, kondisi riil yang ada menyingkap fakta yang berbeda.

Sudah sejak awal bulan September 1945, kaum buruh sudah melakukan “tindakan revolusioner-tangkas”. Semenjak mendengar proklamasi kemerdekaan (yang beritanya mereka dengar lewat radio), kaum buruh langsung menjalin kontak satu sama lain dan menggabungkan diri dalam kelompok. Tanpa dukungan dari pihak lain manapun, kaum buruh membentuk persatuan di antara mereka dan bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan. Berlandaskan niat “murni”demi bangsa, kaum buruh merebut pabrik, perkebunan, dan stasiun kereta dari tangan tentara pendudukan Jepang.

Adalah buruh kereta-api yang pertama kali melakukan aksi pendudukan dengan merebut stasiun-stasiun kereta api. Mereka melakukannya dengan penuh semangat dan gagah berani, berketetapan hati menunjukkan rasa kebangsaan menjadi tindakan nyata. Ini mendorong mereka untuk merebut kantor pusat kereta api, sebagaimana digambarkan dari catatan ini:
Semangat untuk merebut kekuasaan di Djakarta sementara itu telah demikian meluapnja, sehingga pada malam hari tanggal 3 September [1945] diadakan rapat dirumah Sdr. Bandero chusus untuk membitjarakan pelaksanaan pengambilan keputusan dari tangan Djepang. Esok harinja tanpa menunggu hasil utusan di Eksplotasi Barat Djakarta dilaksanakan perebutan kekuasaan. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan merangkap pimpinan pekerdjaan dinas seharihari dipilih Sdr. Soegandi (Panitia Penjusun Buku 1970, hal. 29).
Pada hari yang sama, sesama buruh di stasiun pusat Manggarai, melakukan tindakan serupa:
…at the Manggarai railway center in Djakarta, railway workers passed a resolution in the name of all railway employees in Indonesia, which declared the railway systems in Indonesia to be Milik Negara Republik Indonesia (state property) as of that day. Indonesian personnel were urged to consider themselves state employees, and a committee headed by Soegandi was set up to facilitate their take-over of the railways(Sutter 1959, hal. 293).
[…di stasiun pusat Manggarai, Jakarta, buruh kereta api mengeluarkan keputusan, atas-nama seluruh buruh kereta api di Indonesia, menyatakan bahwa seluruh kereta api di Indonesia menjadi milik Negara Republik Indonesia, terhitung sejak pada hari itu. Para personil Indonesia diserukan untuk menyatakan diri mereka sebagai pegawai negara dan sebuah panitia yang dipimpin oleh Soegandi dibentuk untuk mengatur pengambilalihan ini.]
Rekaman ini membuktikan bahwa dua minggu sebelum terbentuknya BBI, buruh kereta-api sudah langsung melakukan tindakan nyata, tanpa basa-basi. Dapat terlihat bahwa, kaum buruh kereta-api membentuk kelompok berdasarkan wilayah kerja mereka. Ini tentunya, merupakan strategi praktis dalam mengambil-alih stasiun-stasiun dari tentara Jepang. 

Meskipun tanpa koordinasi, kabar dari Jakarta ini langsung tersebar ke daerah lain di Jawa. Di stasiun kota-kota besar, buruh-buruh ini membentuk kelompok yang untuk menuntaskan pengambil-alihan tersebut. Inisiatif kaum buruh kereta-api ini terus meluas, sehingga pada akhir bulan September 1945, seluruh stasiun kereta-api di tanah Jawa sudah direbut, diduduki dan dinyatakan oleh mereka sebagai milik negara.

Buruh kereta-api menyadari vitalnya fungsi stasiun kereta sebagai ruang publik sekaligus sarana perhubungan. Mereka telah menunaikan kerja yang sangat penting: merebut stasiun dari tangan tentara Jepang, menduduki stasiun dan mempertahankannya agar tetap dalam kendali kaum republik. Kondisi ini juga yang sebagaimana dicatat Adam Malik di atas, merupakan peran vital buruh kereta-api dalam menyebarkan bara api revolusi.

Pengambil-alihan stasiun-stasiun kereta-api praktis berhasil ditunaikan, tanpa banyak halangan, sepanjang bulan September 1945. Pada tanggal 5 Oktober, dikeluarkan pengumuman resmi bahwa seluruh stasiun kereta-api di tanah Jawa sudah tidak lagi dikuasai bala tentara Jepang; tidak satupun tentara Jepang diperbolehkan memasuki stasiun, kantor, atau bengkel kereta api (Parwitokoesoemo 1946).

Dalam pengambilahan stasiun ini, kaum buruh kereta api bertindak dengan niat melayani kepentingan nasional. Motif yang sama, yaitu demi bangsa, menjadi dorongan awal dari tindakan perebutan sarana publik ini. Proses pengambilalihan itu sendiri berlangsung tanpa banyak hambatan, sebagaimana diceritakan oleh banyak catatan. Namun sesudah stasiun direbut kaum buruh kereta-api, apa yang selanjutnya dikerjakan mereka?

Inisiatif pengambil-alihan sarana-sarana publik ini tidak hanya berhenti dengan perebutan stasiun. Buruh kereta-api paham bahwa mereka perlu memastikan bahwa proses pengambilalihan tetap berada dalam kendali buruh. Dalam kondisi politik yang tidak stabil pada masa itu, kaum buruh kereta-api menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menjalankan dan mengelola perkereta-apian, meski pengetahuan dan skill/ ketrampilan mereka sering terbatas – dan tentu saja, tanpa bantuan pemerintah barang sedikitpun. Karenanya, di setiap stasiun, buruh kereta-api membentuk sebuah unit kerja untuk mengemban tugas itu. Dalam konteks ini, stasiun tempat kerja menjadi rujukan utama mereka. Pembentukan kelompok berdasarkan wilayah ini serupa dengan yang terjadi pada buruh di banyak industri lainnya di tanah Jawa.

Demikianlah, segera setelah stasiun direbut, kaum buruh kemudian menjalankan operasionalnya sendiri. Untuk dapat menjalankan operasi kereta-api, seketika itu pula ada kebutuhan untuk membentuk suatu sistem organisasi kerja sendiri yang mampu berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi inilah yang melahirkan “dewan pimpinan”.

Usai pengambil-alihan stasiun Jakarta-Kota, buruh-buruh memilih sendiri pimpinan-pimpinan bagian di antara mereka sendiri. Sebagaimana dicatat oleh Adam Malik, mereka yang dipilih “mengutjapkan sumpah dan kesanggupan diruangan-terbuka tingkat-atas dari Stasion Kota dengan disaksikan oleh Buruh-rendahan, Pemuda dan Rakjat umum” (1950, hal. 71). Selanjutnya, di masing-masing wilayah operasinya, terbentuk Dewan Pimpinan. Tugasnya, mengawasi, mengelola, mengkoordinasikan, dan utamanya memegang kewenangan atas kelancaran sistem perkereta-apian. Sebagaimana dicatat oleh Sutter di atas, Dewan Pimpinan ini diketuai oleh Soegandi.

Tidak hanya terbatas dalam kelompok buruh kereta-api, penggambaran yang serupa juga tercatat pada buruh-buruh di perkebunan di tanah Jawa. Selo Soemardjan, berdasarkan pengamatan pribadi dan pengalamannya, mencatat episode yang sama pada buruh perkebunan gula di Yogyakarta:
A meeting of all the native factory and field workers was called to decide upon the status of the factory and to determine the way in which the open positions should be filled. The meeting unanimously decided not to recognize the foreign company as owner of the factory, but no decision was reached as to its future ownership. A second decision was made that the workers then present should run the factory and the cane plantation. Use of the profits was to be determined by a board, its composition reflecting the former technical staff and its head to be the director. In overwhelming majority, a man who had been the assistant of a former European sugar analyst and who had chaired the meeting was elected director; he was the only one who had any specialized education in sugar production (actually only a one-year training period). The other open positions were to be occupied by the highest-ranking and oldest native worker in each branch(1957, hal. 194).
[ Rapat seluruh buruh pabrik dan perkebunan diadakan untuk memutuskan status pabrik dan menentukan cara mengisi jabatan-jabatan yang lowong. Rapat memutuskan secara bulat untuk menolak perusahaan asing sebagai pemilik pabrik, meski tidak ada keputusan tentang kepemilikan pabrik untuk waktu seterusnya. Keputusan kedua, buruh yang ada saat itu harus menjalankan pabrik dan perkebunan tebu. Peruntukkan keuntungan diputuskan oleh suatu dewan yang beranggotakan tenaga-tenaga bagian teknik, dan kepalanya bertindak sebagai pimpinan. Dengan suara mayoritas, seseorang yang pernah menjadi asisten dari seorang analis gula Eropa, yang bertindak memimpin rapat, terpilih sebagai pimpinan; ia adalah satu-satunya orang yang pernah mengenyam pendidikan khusus di bidang produksi gula (meski sesungguhnya hanya merupakan pendidikan satu tahun). Posisi lain yang lowong diisi oleh pegawai pribumi pemegang jabatan tertinggi dan yang tertua dari setiap cabang.]
Di sini kita menyaksikan bagaimana buruh-buruh perkebunan menapak jejak yang serupa dengan kaum buruh kereta api. Yaitu, bergerak menjalankan roda perkebunan dengan melangsungkan pertemuan untuk mengkonsolidasi kelompok, dan kemudian memilih pimpinan di antara mereka guna menjaga arahan kerja bersama di dalam perkebunan.

Demikianlah, rebut-duduk-kuasai adalah langkah awal dalam proses pengambil-alihan sarana-sarana publik di tanah Jawa di masa awal revolusi 1945. Proses selanjutnya adalah pembentukan Dewan Pimpinan. Kewenangan atas stasiun, pabrik dan perkebunan diserahkan ke pundak rekan sejawat yang memiliki keterampilan dan pengalaman lebih. Kepemimpinan di antara mereka diakui dengan dasar bahwa pemimpin harus diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan. Karenanya, dewan pimpinan yang terpilih menjalankan tugas manajemen dan meletakkan dirinya untuk bertanggungjawab kepada kaum buruh secara keseluruhan. Kaum buruh menguasai, mengatur, dan menjalankan stasiun, pabrik dan perkebunan. Dalam konteks demikian, kaum buruh di daerah sudah menentukan “tindakan revolusioner-tangkas” ini jauh dari hingar-bingar politik nasional yang dikampanyekan BBI di Jakarta.

Semua kasus yang tersebar ini tampaknya timbul secara organik di masa awal revolusi 1945. Kaum buruh menganggap pengambil-alihan sarana-sarana publik sebagai bentuk pemenuhan panggilan nasionalisme demi kepentingan terbaik dari bangsa yang masih bayi ini. Selain itu, tidak ada catatan yang menggambarkan adanya pihak luar yang menganjurkan atau memprovokasi langkah-langkah yang diambil kaum buruh ini. Kaum buruh bertindak secara mandiri. Dalam situasi sosiopolitik yang tidak stabil pada masa itu, jelaslah pengambil-alihan oleh buruh merupakan reaksi yang tepat.

Di dalam mengatur stasiun dan menjalankan perkereta-apian, kaum buruh bekerja di bawah arahan bersama Dewan Pimpinan. Organisasi kerja masih mengikuti penjenjangan yang dibuat pada masa pendudukan Jepang, yang membagi buruh dalam tiga tingkatan (atas, menengah, bawah). Hanya saja, pada masa revolusi ini tidak ada lagi pembagian kerja berdasarkan ras. Tidak ada lagi perwira tentara Jepang ataupun tuan Belanda kulit putih yang menjadi pimpinan mereka. Hal ini penting, karena kaum buruh sekarang dibebaskan dari sistem kerja rasialis-kapitalisme. Mereka bekerja di bawah pimpinan yang mereka pilih sendiri. 

Operasional perkereta-apian pun berjalan lancar seperti semula. Di masa-masa awal ini, Dewan Pimpinan berhasil mengatur operasional dan memutar kembali layanan perkereta-apian menghubungkan kembali kota-kota besar di tanah Jawa. Tercatat bahwa layanan perkereta-apian mampu berjalan “cukup lancar …[meskipun] ada pertempuran-pertempuran dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masuknya pasukan Inggris (dan Belanda)” (Sutter 1959, hal. 359). 

Demikianlah, kaum buruh bukan saja menjawab panggilan nasionalisme, tetapi juga memberikan bukti nyata dalam pengelolaan sarana-sarana publik. Bahwa kaum buruh mampu merebut, memimpin dan menjalankan stasiun, pabrik dan perkebunan – dan semuanya ini dikerjakan secara mandiri. 

Di dalam pengaturan Dewan Pimpinan ini, peningkatan taraf penghidupan menjadi persoalan yang penting. Kaum buruh tidak ingin mengulang kembali kondisi kerja yang buruk seperti yang sudah mereka alami di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Namun demikian, ada satu persoalan riil yang mereka hadapi. Yaitu, persoalan ketiadaan gaji. Pada masa-masa awal revolusi ini, kaum buruh tidak memperoleh gaji. Di dalam kondisi demikian, di kalangan buruh kereta-api tumbuh semacam pemahaman bersama bahwa dengan menjalankan tugas sehari-hari mereka memperoleh pemasukan secara kolektif yang mereka pahami bersifat informal dan tidak semata-mata dalam bentuk uang, bisa juga berupa barang. Situasi serupa terjadi di antara para buruh yang bekerja di perkebunan gula, sebagaimana direkam oleh Selo Soemardjan:
The director and the board, not knowing to whom they owed responsibility, communicated every important decision to their fellow workers by written announcement upon the communication boards. As an additional incentive for the workers, the board decided to distribute a part of the sugar product to them, everyone receiving an amount of sugar according to the position he held in the hierarchy. Another part of the sugar product was put aside to support the guerilla troops. Relations with others outside the factory were carried out by the director, assisted by the members of the board. In this way the factory for several months acted as an autonomous organization, resisting any interference from outside (1957, hal. 195).
[Pimpinan dan anggota dewan, yang tidak tahu kepada siapa mereka bertanggung-jawab, mengabarkan semua urusan yang penting kepada sesama buruh, melalui keputusan tertulis yang disampaikan melalui bagian komunikasi. Berkenaan dengan imbalan tambahan untuk buruh, dewan memutuskan untuk membagikan sebagian produksi gula kepada buruh, semua buruh mendapatkan jatah gula yang jumlahnya sesuai jenjang jabatan. Sebagian produksi disisihkan untuk menyokong pasukan gerilya. Hubungan dengan pihak luar pabrik dilakukan oleh pimpinan dibantu anggota dewan. Jadi, sepanjang beberapa bulan tersebut pabrik bertindak sebagai organisasi otonom, yang menolak campur tangan dari luar.]
Demikianlah, dapat kita ketahui bahwa Dewan Pimpinan sebagai perwakilan buruh tidak hanya mengatur operasional tetapi juga menyatu-padukan semua hasil kerja bersama untuk dibagikan secara merata di antara kaum buruh sendiri. Sistem pengelolaan yang kaum buruh jalankan atas stasiun, pabrik dan perkebunan ini memperbolehkan mereka memegang kendali, memutuskan, menjalankan keputusan dan membagi hasil kerja bersama. Semuanya dilakukan sendiri oleh buruh, tidak ada tangan kekuasaan apapun atas mereka. [2]

Pada sistem pengaturan bersama dan pengelolaan oleh Dewan Pimpinan, garis perintah produksi bersifat horisontal – ini jelas berbeda dari sistem kapitalisme yang berstruktur vertikal. Dengan pengelolaan oleh sesama mereka sendiri, kaum buruh menjalankan dan mengatur tempat kerja sehingga roda produksi tetap menggelinding. Dalam konteks situasi masa itu, hal ini mampu mempertahankan kepentingan mereka sebagai buruh. Mereka dapat tetap bekerja, tidak kehilangan pekerjaan dan dapat bertahan di tengah kesusahan sosial-ekonomi jaman itu. Oleh karena itu, berbeda dari sistem rasialis-kapitalisme kolonial Belanda ataupun pengerahan tenaga dalam sistem fasisme tentara pendudukan Jepang, sistem kolektivisme yang dijalankan Dewan pimpinan jelas lebih memberdayakan kaum buruh. 

“Tindakan revolusioner-tangkas” yang kaum buruh jalankan pada masa revolusi ini nyatanya tidak hanya sebatas dalam rebut-duduk-kuasai, tapi juga merupakan satu bentuk penolakan atas sistem produksi kapitalisme. Kepemilikan berada di tangan Dewan Pimpinan yang dipilih bersama, dan produksi tidak didikte oleh mekanisme pasar. Dengan keberhasilan tersebut – sebagaimana tercermin pada kelancaran layanan kereta-api dan berjalannya baiknya perkebunan – maka Dewan Pimpinan dianggap menantang kekuasaan struktur hirarki “atasan”, baik yang bersifat ekonomi (yaitu, kaum majikan) ataupun politis (yaitu, negara). Oleh karenanya, Dewan Pimpinan dipaksa tunduk dalam wacana ekonomi-politikdan sebagaimana akan dijabarkan di bawah ini, menjadi hanya berumur pendek.

Wacana ekonomi-politik yang mengukung kaum buruh

Seiring dengan berjalannya waktu, sampai di akhir tahun 1945, republik muda membenahi diri dan mulai menunjukkan taring kepemerintahannya. Negara menaruh perhatian yang besar akan apa yang terjadi di daerah, dan khususnya, yang dilakukan oleh kaum buruh. Di mata pemerintah, perkebunan adalah alat produksi yang penting dan kereta-api merupakan sarana angkutan utama hasil produksi tersebut. Karena memiliki fungsi ekonomi dan strategis, negara merasa berhak untuk menguasainya. Terlebih lagi, dengan semakin banyaknya pabrik dan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh buruh, pemerintah beranggapan bahwa meluasnya gejala sosial ini tidak menguntungkan bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan/atau bagi penanaman modal, karena perusahan-perusahaan tersebut secara hukum masih milik Belanda. Selo Soemardjan mencatat bahwa kaum buruh menguasai hampir semua pabrik asing yang ada di daerah (1957, hal. 196). Oleh karenanya, di awal tahun 1946 negara menyusun langkah untuk menguasai stasiun kereta-api dan perkebunan di seluruh Jawa.

Kondisi politik di akhir tahun 1945 juga menentukan arah gerak republik muda atas gerakan kaum buruh. Berbeda dari kondisi bulan September 1945 saat negara mendukung gerakan buruh dan menyokong BBI, maka di bulan November 1945 negara mulai melihat gerakan buruh dengan mata awas. Kaum buruh dapat berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik. Ini dikarenakan adanya pembaruan politik di bulan November 1945 yang melahirkan sistem kabinet parlementer. Sistem kabinet parlementer melahirkan beragam partai politik, dari berbagai aliran ataupun ideologi yang diusungnya. Di saat inilah, Sjahrir naik ke panggung dan menjadi perdana menteri. Republik muda tidak lagi dinahkodai oleh Soekarno dan Hatta, tetapi ada di bawah kendali Sjahrir sebagai harapan kelompok pemuda yang menghendaki perubahan.

Kabinet Sjahrir yang didominasi oleh kaum sosialis (dan kelompok kiri dari beragam aliran) nyatanya tidak cukup kuat menghadapi desakan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat. Sementara itu pula, hadir satu aktor yang memasuki panggung nasional: Tan Malaka, yang menantang keabsahan pemerintah. Lewat organisasi Persatoean Perdjoeangan (PP), Tan Malaka mulai menanen dukungan rakyat dalam mendesakkan ide-ide politiknya yang radikal. Secara khusus, Tan Malaka menyerukan pengambilalihan seluruh perusahaan asing, tanpa gantirugi.

Di lain sisi, kondisi politik nasional ini juga dimanfaatkan oleh aktivis Sjamsu Harja Udaja – yang membangkang dari BBI – dan melihat peluang bagi gerakan buruh untuk mengedepankan agendanya sendiri. Dia memobilisasi pembentukan Partai Buruh Indonesia (PBI), yang dengan segera menyelenggarakan kongres pertamanya pada tanggal 15 Desember 1945. Lewat PBI, aktivis buruh tingkat nasional mulai memasuki gelanggang kekuasaan politik praktis.

Dalam kondisi politik yang demikian, pemerintah beranggapan bahwa gerakan buruh harus dibatasi agar tetap berada dalam kendali negara. Pemerintah mencurigai apa yang Dewan Pimpinan lakukan adalah bentuk penguasaan buruh atas ekonomi nasional dan simbolisasi ambisi kaum buruh di dalam gelanggang politik, yang akan difasilitasi oleh PBI. Meski curiga atas kegiatan kaum buruh, Sjahrir tidak menekan atau memberangus gerakan kaum buruh – ini tentunya juga, untuk memelihara citra pemerintahannya yang demokratis. Sjahrir menyadari bahwa menindas buruh hanya akan membangkitkan militansi mereka. Pemahamannya tersebut mungkin didasari pengalamannya saat aktif di dalam gerakan buruh selama di negeri Belanda pada masa sebelum Perang Dunia kedua. Di dalam satu tulisannya yang diterbitkan tahun pada tahun 1933 (diterbitkan kembali tahun 1947), Sjahrir menegaskan bahwa: “pergerakan buruh tidak dipersamakan dengan pergerakan kebangsaan, bahwa pergerakan buruh tidak dibuntutkan sadja kepada pergerakan kebangsaan” (1947, hal. 24).[3]

Dapatlah kita tafsirkan bahwa Sjahrir sudah dapat memperhitungkan bahwa buruh memiliki kepentingannya sendiri dan oleh karenanya, negara tidak dapat memperlakukan buruh semata-mata sebagai bagian dari lengan negara seperti yang terjadi di masa-masa awal revolusi 1945.

Adalah justru wakil presiden Hatta yang dengan terang-terangan mengecam praktek penguasaan oleh Dewan Pimpinan. Dalam konferensi ekonomi yang diselenggarakan di Yogyakarta di awal tahun 1946, Hatta menyebutnya sebagai “sindikalisme” (Sutter 1959, hal. 377).[4] Konferensi itu sendiri diselenggarakan guna merumuskan cetak biru bagi pembangunan ekonomi. Hatta hadir dan berbicara lebih sebagai seorang ekonom (daripada sebagai seorang politisi), dengan memperingatkan kaum buruh agar “tidak salah memahami sindikalisme sebagai demokrasi ekonomi dan secara sewenang-wenang mengganti pejabat tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pemerintah” (Sutter 1959, 393). Tak diragukan lagi bahwa Hatta sudah menerima laporan dari beberapa pejabat daerah tentang sulitnya meminta Dewan Pimpinan untuk melepaskan penguasaan atas stasiun, pabrik dan perkebunan di daerah masing-masing.

Nyatanya, pemakaian istilah “sindikalisme” melahirkan wacana ekonomi-politik yang mencurigai tindakan penguasaan kaum buruh atas stasiun, pabrik dan perkebunan. Ia mengandung makna bahwa penguasaan kaum buruh atas sarana publik senantiasa memiliki tujuan politik, dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap kewenangan negara. Dalam kondisi revolusi yang masih labil, istilah “sindikalisme” seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, gerakan buruh diakui memiliki kekuatan menggerakkan massa bagi kepentingan negara. Di lain sisi, gerakan buruh mengandung potensi untuk menantang pemerintah berkuasa (terutama, yang masih bayi). Demikianlah, kekuatan proletariat yang terkandung dalam gerakan buruh dielukan, dikagumi, dan bernilai fungsional, tetapi juga dicurigai dan ditakuti karena dapat menggulingkan kekuasaan negara.

Setelah pidato Hatta di Yogyakarta, pemerintah mulai memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan situasi ekonomi-politik perburuhan. Terlebih lagi, di tingkat nasional PBI di bawah Sjamsu berusaha meradikalisasi kaum buruh, dengan memanfaatkan kekecewaan buruh dalam bidang ekonomi untuk menantang keputusan pemerintah (Anderson 1972, hal. 251-6). Meski belum ada rencana yang matang, sasaran umum pemerintah adalah mengambil-alih sarana-saran publik dari tangan kaum buruh, dan menjinakkan potensi ancaman gerakan buruh di daerah. Sejak saat itulahkaum buruh dianggap sebagai entitas terpisah, bukan lagi dianggap sebagai lengan negara, yang perlu diawasi dan perlu dijaga agar tidak melakukan langkah politik yang tak terduga.

Bagi kaum buruh sendiri, istilah “sindikalisme” yang dilontarkan Hatta melahirkan kegelisahan sosial baru. Kaum buruh di daerah, berbeda dari para aktivis di tingkat nasional, tidak memiliki tujuan politik praktis. Meski gerakan buruh digambarkan sukar untuk tunduk-patuh pada keputusan pemerintah, tidak ditemukan laporan yang menggambarkan kaum buruh di daerahmemanfaatkan praktek penguasaan sarana publik itu untuk tujuan politik tertentu. Selain itu juga, “tindakan revolusioner-tangkas” yang mereka lakukan adalah bukti kesetiaan dalam semangat kebangsaan, yang pada gilirannya ternyata cukup mampu melindungi kepentingan mereka sebagai buruh. Tudingan “sindikalisme” mematahkan semangat perjuangan kaum buruh di daerah.

Demikianlah bahwa “tindakan revolusioner-tangkas” berupa penguasaan dan pengelolaan sarana publik oleh kaum buruh merupakan gejala yang baru untuk dapat dipahami. Elit nasional, pemimpin politik dan aktivis buruh di Jakarta masih meraba-raba bentuk gerakan buruh di daerah. Sayangnya, dalam upaya memahami gejala baru ini, tudingan “sindikalisme” lebih punya gaung daripada mendekatkan telinga untuk dapat mendengar sendiri suara kaum buruh di daerah.

Tudingan “sindikalisme” membuktikan bahwa kebanyakan pemimpin politik di tingkat nasional tidak menyetujui penguasaan dan pengelolaan oleh kaum buruh di daerah. Aktivis aliran kiri (dan juga kelompok sosialis) juga mempunyai pendapat yang serupa. Meski berbeda aliran politik, nampaknya elit nasional dan aktivis kiri punya kecurigaan yang sama. Penguasaan dan pengelolaan oleh kaum buruh dianggap menyalahi pakem wacana ekonomi-politik akan kewenangan negara. Bagi mereka, ekonomi nasional sepenuhnya harus berada di dalam kewenangan negara, dan karenanya, pengelolaan sarana publik oleh kaum buruh tidak boleh dibiarkan menjadi lembaga yang permanen.

Dalam konteks demikian, dapat kita mengerti mengapa aktivis buruh di tingkat nasional justru mendukung kebijakan pemerintah untuk menguasai sarana-sarana publik dari tangan buruh – dan bukannya membela pencapaian dan pengorbanan kaum buruh daerah selama ini. Dukungan aktivis buruh di Jakarta dapat kita baca dari pernyataan resmi BBI tentang persoalan ini (lihat: koran Merdeka, 11 Mei 1946).

Di dalam pernyataannya, BBI menuding kaum buruh di daerah memiliki “salah pengertian tentang paham sosialisme jang berdasarkan milik bersama atas alat-alat prodoeksi.” BBI juga menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan sarana publik oleh kaum buruh adalah “kinderziekte” atau, penyakit kanak-kanak, yang “menjesatkan pergerakan boeroeh kearah syndicalisme, jang sebenarnja bermaksoed hendak mempergoenakan hasil peroesahaan oentoek kepentingan golongan-golongan atau orang-orang terseboet.” Di akhir penyataannya, BBI mengusulkan agar pemerintah segera melakukan “tindakan-tindakan tepat dengan tjepat”, yaitu: 
  1. Meloeaskan dan mendalamkan penerangan serta pendidikan kepada kaoem boeroeh jang dapat membimbingnja kearah perdjoeangan boeroeh jang benar. Oesaha ini hendaklah dilakoekan disamping oesaha mengkonsolideer organisasi boeroeh jang masih labiel atau gojang.
  2. Pemerintah hendaklah selekasnja mengko-ordineer peroesahaan-peroesahaan, onderneming-onderneming paberik-paberik jang masih terlantar dengan memegang pimpinan prodoeksinja jang disertai dengan sikap jang lebih tegas terhadap status peroesahaan-peroesahaan vital milik kapital asing jang kini dikoeasai oleh kaoem boeroehnja.
  3. Membersihkan pergerakan boeroeh daripada pengaroeh-pengaroeh dari golongan-golongan atau orang-orang jang hendak menjesatkan haloean perdjoeangan boeroeh. Inilah kewadjiban daripada pimpinan boeroeh jang hendaklah dilakoekan dengan kebidjaksanaan jang disertai tanggoeng-djawab.
Jelaslah, susunan kalimat pernyataan di atas adalah buah pikiran intelektual kota dengan segala prasangka politik praktis. Meski mengklaim sebagai wakil kaum buruh, BBI yang dibentuk oleh para aktivis buruh di tingkat nasional, ternyata tidak memahami apa yang sedang dipertaruhkan. Dengan menuding perjuangan buruh di daerah sebagai “penyakit kanak-kanak”, BBI telah memangkas kemajuan nyata yang dicapai kaum buruh atas penguasaan dan pengelolaan sarana publik. Dengan menyerukan agar pemerintah menggunakan ototnya untuk membekukan pengelolaan oleh buruh dan “membersihkan pergerakan boeroeh”, mereka sudah menyerahkan cek kosong kepada pemerintah untuk mengkontrolarah perjuangan gerakan buruh.

Peristiwa-peristiwa di kemudian hari memperlihatkan bahwa BBI dalam kenyataannya tidak memiliki pengaruh kuat di daerah-daerah dimanakaum buruh sungguh berjuang. Kaum buruh di daerah mesti memperjuangkan nasib dan kepentingannya sendiri, tanpa dukungan dari aktivis nasional di Jakarta. Terlebih juga, elit nasional kerap memanfaatkan kaum buruh untuk kepentingan ideologi-politik mereka sendiri.

Atas seruan BBI tersebut, pemerintah sesungguhnya juga menyadari kapasitas kelembagaannya yang masih terbatas untuk membekukan seluruhnya praktek pengelolaan kaum buruh di daerah. Untuk beberapa kasus, pemerintah mengambil tindakan praktis. Misalnya, untuk menguasai stasiun kereta-api dari tangan Dewan Pimpinan, pemerintah menerbitkan serangkaian “makloemat” (aturan internal) di bulan Februari 1946 yang mengatur kelembagaan perkereta-apian secara terpusat.Administrasi dan pengelolaan kereta-api disusun di bawah kendali suatu badan pemerintah yang baru dibentuk, yaitu: Djawatan Kereta Api (DKA). Dengan membentuk DKA, maka pemerintah memaksa pembubaran Dewan Pimpinan buruh kereta-api. Terlebih pula, anggota-anggota DKA adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, tanpa adanya konsultasi dengan kaum buruh kereta-api terlebih dahulu. Kaum buruh kereta-api akhirnya berjuang dengan membentuk Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) di bulan Maret 1946, sebagai wadah kebersamaan mereka (lihat Moenadi 2012). Hal yang sama juga terjadi dengan kaum buruh perkebunan gula, sehingga melahirkan Serikat Buruh Gula (SBG)(lihat: Brown 1994).

Untuk menguatkan langkah praktis yang ditempuhnya, pemerintah pusat juga kemudian mengumumkan pada tanggal 20 Maret 1946 bahwa “seluruh perusahaan yang dulu di bawah kendali pemerintah Jepang dikelola oleh pemerintah Republik di daerah” (Reid 1974, 125). Dengan ini maka pemerintah memaksa kaum buruh untuk menyerahkan stasiun kereta-api, pabrik dan perkebunanyang selama ini berada di dalam pengelolaan Dewan Pimpinan.Demikianlah, perjuangan kaum buruh di daerah sejak September 1945 lewat perebutan, penguasaan dan pengelolaansarana-sarana publik tersebut, berakhir hingga sekitar bulan Maret 1946. Terbelenggu wacana ekonomi-politik negara, Dewan Pimpinan buruh hanya berumur pendek.

Penutup
Memahami apa yang kaum buruh lakukan pada masa ini membuka perspektif baru akan revolusi 1945. Revolusi kemerdekaan 1945 bukan hanya melulu soal perang dan tentara, ataupun pengaturan sistem kenegaraan. Justru ketika negara Indonesia sedang sibuk dalam tahap menata susunan pemerintahan, kaum buruh di daerah sudah mampu mengorganisir dirinya. Apa yang kaum buruh kerjakan itu bukanlah semata-mata kebetulan sejarah, tetapi memiliki makna penting sebagai penanda kemandirian kaum buruh dalam mengatur dirinya sendiri pada masa-masa genting tersebut. 

“Tindakan revolusioner-tangkas” kaum buruh di masa awal revolusi 1945 merupakan bukti nyata keterlibatan kaum buruh akan perjuangan kemerdekaan republik. Kaum buruh merebut, menduduki dan menguasai stasiun kereta-api, pabrik, dan perkebunan sebagai bentuk pengamanan atas hak-hak milik republik. Tak sebatas itu, kaum buruh juga mengatur dan mengelola operasional jalannya perkereta-apian dan perkebunan sehingga mampu mengamankan pelayanan dan produksi, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka sebagai buruh. Meski berumur pendek, Dewan Pimpinan sebagai pengatur dan pengelola kerja-bersama kaum buruh pada masa revolusi tersebut, telah menjalankan peran sejarahnya yang krusial. Ia menjadi rekaman ingatan akan kematangan kaum buruh dalam berorganisasi secara mandiri. Oleh karena itu, apa yang dilakukan kaum buruh di daerahnya masing-masing selama periode awal revolusi ini merupakan episode penting dalam sejarah kebangsaan dan juga, sejarah perjuangan buruh.

Daftar Pustaka
  • Adam Malik. 1950. Riwajat proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta: Widjaja.
  • Anderson, Benedict. 1972. Java in a time of revolution: occupation and resistance, 1944-1946. Ithaca: Cornell University Press.
  • Brown, Colin. 1994. “The politics of trade union formation in the Java sugar industry, 1945-1949,” dalam Modern Asian Studies 28 (1), hal. 77-98.
  • Cooper, Frederick. 1996. Decolonization and African society: the labor question in French and British Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Ingleson, John. 1981. “‘Bound hand and foot’: railway workers and the 1923 strike in Java,” dalam Indonesia 31, hal. 53-87.
  • Kahin, George. 1952. Nationalism and revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
  • Moenadi. 2012. Otobiografi dan tulisan-tulisannya. Bogor: Lembaga Informasi Perburuhan Sedane.
  • Panitia Penjusun Buku (ed.). 1970. Sekilas lintas 25 tahun perkereta-apian, 1945-1970. Bandung, PNKA.
  • Parwitokoesoemo. 1946. “Kereta api didalam perdjoeangan kemerdekaan satoe tahoen,” dalam  Kereta Api 24, hal. 18-20.
  • Reid, Anthony. 1974. The Indonesian revolution, 1945-1950. Hawthron: Longman.
  • Sandra. 1961. Sedjarah perkembangan buruh Indonesia. Jakarta: Pustaka Rakjat.
  • Shiraishi, Takashi. 1990. An age in motion: popular radicalism in Java, 1912-1926.Ithaca: Cornell University Press.
  • Sjahrir. 1947. Pergerakan sekerdja. Jogjakarta: Sarekat Buruh Pertjetakan Indonesia.
  • Soemardjan, Selo. 1957. “Bureaucratic organization in a time of evolution,” dalam Administrative Science Quaterly 2 (2), hal. 182-199.
  • Stoler, Ann Laura. 1983. “In the company’s shadow: labor control and confrontation in Sumatra’s plantation history, 1870-1979.” Ph.D. Thesis, Columbia University. 
  • Sutter, John. 1959. Indonesianisasi: politics in a changing economy, 1940-1955. Volume II: The Indonesian economy during the revolution. Data Paper no. 36-II. Ithaca: Cornell University.
  • Van der Kroef, Justus. 1953. “Indonesia’s labour movement: its development and prospect,” dalam United Asia 5 (4), hal. 223-231.
  • Wolf, Charles Jr. 1948. The Indonesian story: the birth, growth and structure of the Indonesian republic. New York: John Day Co..
========================================================================

[1]Terima kasih kepada Abu Mufakhir, Bambang Tridahana dan Syarif Arifin.

[2] Menariknya, laporan mata-mata Belanda juga mengakui hal ini. Lihat: Nefis Publicatie no. 11 (27.6.46).

[3] Lengkapnya: “Kaum buruh harus menjokong pergerakan kemerdekaan, dan pergerakan kebangsaan harus menjokong buruh untuk mendjadi kuat dan subur sebab kekuatan dan kesuburannja itu, berarti menambah kekuatan Ra'jat Indonesia, menambah kesuburan dan kekuatan pergerakan kemerdekaan, pergerakan kebangsaan. Akan tetapi kaum buruh mempunjai lapangan pekerdjaan jang lebih lebar lagi dari pergerakan kebangsaan, jaitu selain dari mengadakan pertahanan nasib dan penghidupannja dalam sarekat sekerdja, mengadakan ichtiar jang tersusun dan teratur untuk meruntuhkan kapitalisme. Bagi kaum buruh untuk mendapat kemerdekaanja tidak sadja imperialisme, didalam makna imperialisme pendjadjahan jang dimusuhi, akan tetapi imperialisme didalam makna kapitalisme jang ada pada waktu ini didunia, didalam makna memerangi stelsel perburuhan, stelsel kapitalisme, untuk mentjapai socialisme. Sebab itu kemadjuan pergerakan buruh meminta supaja pergerakan buruh tidak dipersamakan dengan pergerakan kebangsaan, bahwa pergerakan buruh tidak dibuntutkan sadja kepada pergerakan kebangsaan, bahwa pergerakan buruh dibenamkan didalam pergerakan kebangsaan” (Sjahrir 1947, hal. 24).

[4]Sindikalisme adalah satu sistem ekonomi, sebagai tandingan kapitalisme dan juga sosialisme, yang bersendikan serikat-serikat buruh dalam mengatur dan mengelola perekonomian negara. Istilah sindikalisme yang dilontarkan Hatta menggambarkan bahaya dan risiko yang muncul bila kaum buruh berada di luar kontrol negara. Sebagai tudingan, istilah ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan proses sebenarnya dari apa yang buruh kerjakan, melainkan untuk menentang atau mengecamnya.

Ditulis oleh: Jafar Suryomenggolo 

MARI BELAJAR BAGAIMANA CARANYA MENJUAL AGAMA SEPERTI MENJUAL HAMBURGER


Bagi umat Muslim, akhir bulan lalu adalah awal bagi bulan suci mereka, bulan yang dianggap penuh berkah, bulan penuh pahala menyambut datangnya hari suci, Idul Fitri. Berhubung Idul Fitri jatuh pada bulan November, sementara Natal pada bulan Desember, berarti dua bulan terakhir tahun 2003 ini akan penuh dengan perayaan. Ada dua tempat yang paling sering dikunjungi dalam dua bulan ini: mesjid dan mall. Desain ketupat lebaran akan menjadi desain favorit menjelang Idul Fitri, sementara menjelang Natal, desain favorit adalah pohon pinus dan Sinterklas. Hampir semua tempat--tak usah disebut tempattempat ibadah karena hal itu sudah jelasmemiliki dekorasi ruang dengan dua item tersebut, apalagi mall, tempat yang paling selalu berada di garda depan dalam hal menyesuaikan diri dengan momen-momen yang menjadi tradisi setempat. Lagu-lagu pujian dari kedua agama tersebut akan mengambil alih seluruh waktu dalam jam buka mall, menemani para konsumer berbelanja sepatu, baju, parsel, dan hidangan-hidangan istimewa.

Ini mengingatkanku pada suatu momen yang selalu kualami setiap tahunnya setiap aku menginjakkan kakiku ke mallmall di sekitar hari-hari suci tersebut. Saat kulangkahkan kaki memasuki mall, di McDonald's yang terletak di barisan depan BIP, selalu saja grup musik Bimbo sedang diputar beberapa nomornya. Lagu-lagunya yang diputar selalu yang bernafaskan Islam, tetapi tidak nomor-nomor lama mereka sebelum grup tersebut menjadi religius. Lagu-lagu tersebut dilantunkan menemani mereka yang sedang duduk menikmati makanan, menembus sekat-sekat pemisah hingga sayup-sayup dapat terdengar juga oleh telinga mereka yang sedang bertahan seharian menahan lapar dan haus menunggu datangnya Maghrib. Sebagai yang bukan bagian dari umat Muslim, aku merasa sedikit aneh, saat irama Islami justru dikumandangkan bagi mereka yang justru tidak menjalankan ibadah umat Muslim. Tak ada lagi sesuatu yang sakral di tempat tersebut walaupun saat isu anti Amerika sedang hangat-hangatnya beberapa saat lalu, mendadak tempat tersebut seakan sebuah tempat yang paling Islami--seluruh pekerjanya berpakaian ala Muslim dan tepat di atas atap dipasang sebuah spanduk bertuliskan huruf-huruf kapital menyatakan bahwa restoran tersebut dimiliki oleh seorang haji. Tentu, selama bulan Ramadhan, seluruh pekerjanya juga wajib mengenakan pakaian Muslim. Lihat, betapa religiusnya restoran tersebut!

Indonesia memang aneh, dunia memang aneh, orang-orang dapat bertakwa kepada Tuhan dan pada saat yang sama juga mengabdi kepada pasar. Di mall, keduanya dapat dipertemukan dalam cara-cara yang menakjubkan. Walaupun sebenarnya aku juga tidak perlu merasa aneh dengan kehidupan di mall yang seperti demikian. Sepertinya dimana-mana di dunia ini, terjadi hal yang serupa. Seperti yang pernah juga masuk dalam memoriku, di departmen store Takashimaya yang terkenal di Tokyo, atau juga di Seibu, saat mendekati Natal terjadi juga hal yang serupa. Ada dekorasi Natal standar: pohon pinus dan berbagai kado di bawahnya, Rudolf si rusa berhidung merah dan tentu saja, Sinterklas. Tapi di Jepang justru ada sedikit perbedaan soal mendekati Natal. Saat tersebut adalah saat dimana para gadis membelikan hadiah bagi para lelaki pujaannya. Tak ada peringatan-peringatan sehubungan dengan hari suci kelahiran Yesus Kristus. Tak ada silaturahmi Natalan. Natal eksis sebagai sebuah musim untuk berbelanja (cokelat bagi sang lelaki terkasih). Dua bulan kemudian, akan hadir juga musim dimana para lelaki berbelanja hadiah bagi para gadis pujaannya: hari Valentine. Tapi pada intinya, dimana-mana Idul Fitri, Natal dan hari Valentine semuanya sama, sebuah musim belanja.

Di Indonesia, aku yakin, berbelanja saat mendekati hari raya justru jauh lebih serius daripada yang terjadi di Jepang. Aku juga yakin, kalau seandainya para Nabi dan Rasul dapat hadir kembali di dunia ini, mereka akan segera meninggal untuk kedua kalinya. Lagu-lagu Bimbo mentransformasikan nyanyian religius menjadi sebuah entertainment yang disuguhkan kepada mereka yang tidak berpuasa. Stand-stand yang menjual perangkat keagamaan berdiri berderet di samping stand-stand yang menjual makanan, peralatan rumah tangga, perangkat audio dan game. Manequin-manequin yang di hari-hari biasa digunakan untuk memampangkan bikini model tanga yang super seksi, ditutupi dengan pakaian yang menutup aurat, menutup bagian yang bagi umat Muslim dilarang untuk diekspos di hadapan publik.

Di luar mall, seluruh bintang-bintang televisi dan para selebriti seperti Krisdayanti akan tampil dengan sangat religius, juga tentu akan diperdengarkan di media opini-opini penuh takwa bintang-bintang seperti Dian Sastro. Inul Daratista tampil mengenakan pakaian yang biasa digunakan oleh kaum Muslimah. Tunggu saja, siapa bintang berikutnya yang akan tampil religius, setelah pada hari-hari sebelumnya tampil dengan sangat berseberangan dari akidah-akidah agama. Bahkan aktris seseksi Sophia Latjuba-pun tentu akan dapat tampil dengan kekhidmatannya di hadapan patung Bunda Maria. Dalam pasar, iklan menegaskan hubungan antara produk dan keyakinan serta membuat koneksi tersebut terlihat alami: mie instant dengan saat berbuka puasa, rokok dengan suasana Natal di pegunungan, mobil produksi terbaru dengan silaturahmi saling memaafkan di Idul Fitri. Dalam pasar, tubuh dan pengumbaran nafsu dirayakan pada saat yang sama dengan keheningan jiwa dan kesucian.

Apa yang menghubungkan semua hal tersebut hingga keduanya dapat tampil secara bersamaan? Jawabannya adalah bahwa segala sesuatu tersedia untuk dikonsumsi.Konsumsi adalah penemuan modern, dan menjadi sebuah konsep yang mengerikan. Mungkin tak ada terjemahan yang tepat bagi kata tersebut untuk bahasa Indonesia. Pada faktanya, banyak orang di negeri miskin seperti Indonesia ini yang masih harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup dasar sehari-hari, melihat kata ini sebagai sesuatu yang terlalu mewah. Mereka menterjemahkan “consumption” atau “konsumsi” sesederhana “makan”. Kata “seksi konsumsi” yang sering ditemukan dalam struktur pengorganisasian sebuah event atau sejenisnya, selalu berarti seksi tersebut mengorganisir kebutuhan perut orang alias penyedia makanan dan minuman.

Aku mencari melalui search engine di internet untuk referensi mengenai konsumsi. Setelah mengetik “consumption”, “to consume”, tampil sebuah abstrak atas pemikiran seorang filsuf, Jean Baudrillard. Opini Baudrillard memang tampak kompleks dan berpengalaman, tetapi versi sederhananya dari argumennya adalah bahwa apa yang dibeli oleh orang-orang saat ini adalah simbol. Dimana Karl Marx percaya bahwa setiap produk memuat sebuah nilai yang aslinya adalah nilai dari keringat kelas pekerja, Baudrillard berkata bahwa produk dinilai bukan karena nilai tersebut atau karena nilai gunanya. Saat ini, produk dihargai pada makna nilai simboliknya. Dan karenanya, produk yang dibeli tak lain hanya sekedar sebuah simbol.

Kedengarannya memang sinis. Tapi memang demikian adanya, sebagaimana bahwa di dunia di bawah sistem kapitalisme ini sulit ditemukan kebahagiaan yang nyata, maka orang-orang hanya dapat membeli simbol dari kebahagiaan tersebut. Dan begitulah yang terjadi pada hal-hal yang berbau religius, dimana nilai-nilai religiusnya telah terhapuskan, tak meninggalkan sesuatupun selain hanya satu hal: simbol. Mungkin kita tak perlu sesinis ini ya. Benar kalau dibilang bahwa kebahagiaan masih eksis. Tepat sekali. Tetapi kebahagiaan hanya eksis di luar sistem pasar dan jaringan jual belinya. Jelas hal ini benar bahwa sebuah benda atau sebuah citra yang ditempatkan di etalase untuk dikonsumsi, maka benda tersebut telah tertransformasikan tak lebih sebagai sebuah simbol, dan substansinya dapat diabaikan begitu saja. Opini dari Baudrillard memang terdengar ekstrim, tetapi saat aku memasuki mall-mall dan mendapati bagaimana toko-toko menghadirkan nuansa Idul Fitri dan Natal sebagai bagian dari promosinya untuk berhasil meraup profit lebih banyak, maka aku seketika akan dapat menyetujui opini dari Baudrillard tersebut.

Aku mendadak teringat pada sebuah artikel tulisan seorang sosiolog bernama Chua Beng Huat. Ia menulis berdasarkan sebuah riset yang dilakukan di mall-mall di Singapura. Chua berargumen bahwa mall-mall tersebut kini bukanlah sekedar sebuah tempat untuk berbelanja. Fungsi utama dari mall adalah sebuah tempat untuk nongkrong, untuk menemukan pelepasan yang mengasyikan dari sengatan panas matahari tropik yang semakin panas akibat penggundulan pepohonan di pinggir jalan serta maraknya mode arsitektur rumah ala mediteranian yang meratakan seluruh lahan dari pepohonan rindang. Kini, apa sebenarnya yang dikonsumsi oleh orang-orang yang datang untuk melihat atau untuk dilihat ke dalam mall?

Argumen yang lucu mengingat bahwa Singapura tidak kekurangan ruang publik sama sekali. Lahan terbuka yang mengapit jalan-jalan utamanya cukup lebar untuk dapat digunakan untuk orang berjalan kaki. Lampu lalu lintas di simpang jalanan direspek dengan baik. Jalan-jalan ramai tidak dikuasai oleh para preman. Tetapi Orchard Road di Singapura dan Alun-Alun Bandung, memang berbeda. Hawa panasnya mungkin kini sudah mirip, tapi disini tak ada tempat nyaman untuk berjalan di trotoar yang dikuasai oleh para preman. Bahkan pada sisi-sisi tertentu trotoar tersedia sangat sempit dan tak terlindung sama sekali oleh pepohonan dari teriknya matahari. Persimpangan jalanan menjadi ajang pemberhentian angkutan kota yang terkadang tak peduli kemacetan yang diakibatkannya. Lampu hijau hanya direspek apabila polisi berkeliaran di sekitarnya. Disini, orang-orang dilatih untuk takut dan cemas berada di ruang publik, untuk takut terhadap publik.

Jika di negara kecil seperti Singapura yang masih menyediakan ruang-ruang publik yang terbuka tersedia disanasini, orang-orang masih berbahagia untuk sekedar berjalan di mall dan saling bertemu, bagaimana di Indonesia? Disini juga sama, pasar tidak berfungsi hanya sekedar tempat jual-beli. Selalu ada sesuatu yang dipertukarkan di pasar, bukan hanya barang dan jasa, melainkan juga manusia sendiri. Kita, atau mereka, datang ke dalam pasar dengan setengah sadar, bahwa kita semua memiliki nilai, bahwa kita memiliki harga, dan bahwa kita dapat diukur dari simbol-simbol yang kita kenakan. Uang, menjadi skala ukur yang membuat segala nilai aritmetika diantara berbagai hal yang berbeda menjadi sama. Di SD kita mengetahui dimana dua buah apel ditambah dua ekor ulat sama dengan dua ekor ulat dan dua ekor apel. Kini, kita dan anak-anak SD masa datang akan belajar bahwa dua buah apel sama dengan delapan ribu rupiah di pasar swalayan, atau mungkin lebih murah di toko lain. Dalam sistem ekonomi sekarang ini, nyaris tak ada bedanya antara apel, ulat, handphone, ataupun perjalanan naik haji ke Mekkah. Di kota-kota besar Indonesia dimana ruang-ruang publik semakin tergusur oleh ruang-ruang privat para korporat, mall juga menjadi sebuah pusat sosial. Toko-tokonya tidak lagi sekedar toko dimana orangorang datang untuk menjual atau membeli atau sekedar bekeliling menikmati suasana belanja.Mall telah menarik orang-orang sibuk maupun pengangguran, dengan menawarkan sebuah dunia lain selain dunia yang penat saat ini.

Kini kita perhatikan bagi perkembangan mall di Bandung. Tahun 1970 akhir dan era 1980-an, kompleks perbelanjaan di seputar Alun-Alun Bandung sangat penting di kota ini. Di jajaran pertokoan Dalem Kaum dan Asia Afrika, toko-toko berderet-deret dan mulai dibangun juga gedung pertokoan yang disewakan pada para pemilik toko. Bentuk plaza seperti ini merepresentasikan sesuatu yang lebih daripada sekedar pasar tradisional Indonesia dimana para penjual berkumpul di satu tempat yang tidak dimapankan oleh bangunan beton dan kaca. Akhir tahun 1980-an, Bandung Indah Plaza muncul di jalan Merdeka. Ia menjadi salah satu pengamal konsep “one shop one stop”, dimana segala kebutuhan dapat dipenuhi di satu tempat. Ada supermarket disatu sisi di lantai dua, restoran dan food-court kecil di sisi lainnya, area bermain di lantai teratas dan di beberapa tempat terutama di lantai dasar adalah area fashion. Jika Asia Afrika Plaza adalah kompleks pertokoan, maka Bandung Indah Plaza adalah pusat perbelanjaan. Akhirnya, popularitas Asia Afrika Plaza merosot dan akhirnya dilupakan. Popularitas Bandung Indah Plaza-pun kian hari kian merosot walaupun masih tetap bertahan hingga kini semenjak dibangunnya mall yang menyediakan produk-produk yang lebih bermerk dan bertaraf internasional, Bandung Super Mall. Untuk menjadi sukses sebuah mall harus dapat menyediakan segalanya dari kebutuhan religius hingga kebutuhan akan kafe dan bioskop. Mall adalah garda depan dari budaya massa. Ia eksis beriringan dengan radio dan televisi, media-media yang paling handal dalam mempertajam bentuk pola pikir dan selera massa dengan serangan virtual 24 jam sehari di nyaris tiap rumah. Dengan segala bentuk budaya massa tersebut, simbol menjadi sangat penting dan esensi dipersilakan untuk menempati keranjang sampah.

Perhatikan lagi antusiasme Ramadhan di bulan November ini. Ramadhan di pasar adalah sebuah musim religius. Sesuatu yang sekedar hanya sebentuk musim, seperti layaknya musim hujan, musim panas, musim durian. Di media-media, nyaris semua iklan berlomba-lomba menggunakan tajuk Ramadhan. Quiz-quiz digelar dengan pertanyaan dangkal dimana pemenangnya mendapatkan uang dari sponsor. Substansi dari produk yang dijual oleh pihak sponsor jelas tak memiliki koneksi dengan isi pertanyaan. Tentu saja. Tapi memang hal itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana pemirsa terisi dengan pencitraan-pencitraan yang, semoga, akan terekam di memori bawah sadar mereka yang terepresentasikan dalam “kesadaran” mereka. 

Apakah ada esensi yang terkandung disini? Mungkin tidak. Tapi apakah memang benar bahwa esensi itu adalah sesuatu yang penting? Mungkin juga tidak. Disini keyakinan duduk bersanding bersama komoditi di etalase, menawarkan dirinya pada konsumen, berusaha merayu tanpa menggunakan paksaan. Di toko, Tuhan telah menemui ajalnya. Hei, apa bedanya asesoris religius dengan bikini nan seksi model G-String? Keduanya dapat dilihat, atau dibeli,atau diabaikan begitu saja. Tidakkah pasar adalah sebuah tempat dimana sistem demokratik terlaksana, dimana setiap orang memiliki akses yang sama, dan ditawari harga yang juga sama? Bukankah itu adalah sebuah kesetaraan? 

Mungkin. Tapi setidaknya aku sadar, bahwa tempatku bukan disitu. Supermarket hanya cocok untuk satu
hal: dicolong.

(Mempersenjatai Imajinasi #3, 21 November 2003 - Kolektif Kontra Kultura)

 
Bagikan