artikel, demo sound, band profile send to: noiseblast.media@gmail.com

6 ALASAN KENAPA ANDA HARUS GOLPUT


By on 17.2.14

Jujur saja, tulisan ini lahir karena menjelang pemilu seperti ini, banyak kader-kader partai yang ‘libido’ politiknya sudah tidak bisa tertahankan. Efeknya menjamurnya segala bentuk kampanye yang mereka lakukan; apapun caranya, bagaiamanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun waktunya.

Target utamanya adalah orang yang tidak berpartai atau menjadi simpatisan salah satu parpol. Padahal belum tentu yang tidak berpartai tidak akan memilih. Yang lucu ajakan dan rayuannya dengan logika-logika yang dangkal, namun mereka merasa menjadi orang yang paling benar karena sudah berpartai.

Berikut ini 6 alasan yang ‘mewajibkan’ seseorang golput;

1. Sedikit keburukan partai tidak berarti baik

Untuk Quraish Shihab memilih saat pemilu adalah lebih dari pada tidak memilih. Argumentasi-argumentasi beliau banyak dicontek oleh para kader partai sebagai alat untuk merekrut kelompok golput. Dengan pendekatan qias aulawi (skala prioritas), beliau katakan “saat pilihan-pilihan itu buruk semua, maka pilihlah yang sedikit keburukannya”.

Dalam hal ini, penulis berbeda pandangan dengan beliau. Alasannya ada dua;pertama, Kalau partai-partai buruk tersebut selalu ada pemilihnya maka para penguasa partai itu merasa bahwa sikap-sikap mereka dan partainya baik. Tidak perlu ada perbaikan. Namun setiap partai (para pemilik partai) mungkin akan mulai berpikir saat partai-partainya sepi dari pemilih. Mereka akan mulai mengendus ada masalah apa dengan partainya. Tentu itupun kalau partainya di huni oleh orang-orang yang otaknya masih waras. Kedua, tidak berarti yang sedikit keburukannya bisa ditolelir dibanding yang banyak. Bisa jadi kualitas keburukannya lebih hebat.

2. Profesi atau gelar seseorang tidak bisa dijadikan referensi kebenaran partai

Ada pertanyaan “Bagaimana kalau semua pencopet memilih, sedangkan kiayi tidak?”

Sebelum memberikan jawaban, kita bisa balik pertanyaan tersebut “Bagaimana kalau pencopet dan kiayi memilih partai yang sama?” Menurut hemat penulis jawaban untuk kedua pertanyaan tadi “tidak akan jadi masalah”. Alasannya; Pertama, Memilihnya pencopet tidak akan merubah partai yang buruk menjadi lebih buruk. Dan memilihnya kiayi saat pemilu tidak merubah partai yang buruk menjadi baik. Kedua, gelar seseorang tidak bisa menjadi referensi untuk menilai baik dan buruknya partai. Dan keputusan memilih ataupun tidak sama-sama tidak mempunyai pengaruh apapun dalam mengawal sebuah pemerintahan (untuk hal ini, Penulis bahas pada poin D).

3. Partai-partai politik di Indonesia sama buruknya

Sebuah perusahan masuk akal ketika dia menggaji karyawannya, karena selain ada pengeluaran ada juga pemasukan yang menjadi laba-laba dari produknya. Namun saat partai mempunyai kader-kader yang mempunyai jabatan kemudian diberi gaji, darimana partai mendapatkan uangnya? Kalau jawabannya dari iuran kader, sebanyak apa iuran kader yang bisa menjadi gaji para pemimpinnya? Kalau jawabannya mereka tidak di gaji, kemudian bagaimana para kader yang mengabdikan penuh di partai (tidak punya usaha pokok) bisa membiayai istri, membiayayi jajan anak, mengontrak rumah, membeli kendaraan, dan yang lainnya? Kalau jawabannya dari tender. Apakah benar saat para anggota dewan dari partai-partai atau menteri-menterinya memberikan tender hanya kepada orang yang berpartai sama dengan mereka? Kalau memang demikian, jelas sekali justru yang tidak berdemokrasi adalah para politisi dan partai-partai politik tersebut.

Jadi sebetulnya tidak perlu aneh saat terjadi banyak korupsi dan penyelewangan yang terjadi di berbagai kementrian; Kementrian Olahraga, Kementrian ESDM, Kementrian Pertanian, Kementrian Kesehatan dan kementrian-kementrian yang lainnya.

4. Memilih di bilik suara tidak bisa mengawal pemerintahan

Memang benar bahwa orang yang tidak memilih saat pemilu tidak bisa mengawal pemerintahan. Namun faktanya yang memilih di bilik suarapun tidak bisa mengawal dan meluruskan pemerintahan.

Contoh konkritnya yaitu kampung penulis, salah satu desa di kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat. Sudah bertahun-tahun akses penduduk ke kota sulit, jalan raya utama amburadul. Masyarakat yang memilih saat pemilu faktanya tidak bisa mengarahkan bupatinya atau gubernurnya hanya untuk sebuah akses jalan. Para pemimpin-pemimpin yang di pilih itu, paling melemparkan kesalahan kepada kepala desanya. Kalau demikian, memilih dan tidak memilih saat pemilu sama saja. Bedanya yang tidak memilih berarti tidak ikut berpartisipasi atas kedzoliman-kedzoliman para penguasa.

5. Bernegara bukan berpartai

Pernahkah anda mendengar seseorang yang mengatakan kalimat kepada anda? “Lucu sekali orang tidak memilih, kemudian ia mengkiritik”.

Mungkin anda pernah mendengar penghakiman seperti ini, atau malah lebih kasar. Perlu diingatkan, bahwa Negara bukanlah partai. Justru yang lucu adalah yang mengatakan kalimat tadi, 1. Ada kerangka kerangka berpikir salah pada orang yang menyalahkan orang yang mengkritik pemerintahan karena tidak memilih. Pemerintah hakikatnya bukanlah milik sekelompok partai lagi, melainkan milik semua rakyat. Kewajiban pemerintah bukan hanya kepada partainya lagi, tapi kepada semua warga negara. Oleh karenanya mengkritisi dan meluruskan pemerintahnya melalui media apapun dari seorang warga negara adalah sah berdasarkan undang-undang. Tidak berarti bahwa orang yang memilih partai ‘pecundang’ tidak mempunyai hak untuk bersuara terhadap pemerintahan yang berasal dari partai yang menang.

Mencari pemimpin tidak selalu melalui pemilu, hanya saja saat ini, di Indonesia caranya seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya semua politisi dari partai apapun yang sudah menjadi wakil rakyat (legeslatif) ataupun pemerintah (eksekutif), yang harus mereka pikirkan adalah rakyat, bukan partai lagi. Jadi siapapun orangnya yang menjadi rakyat berhak meluruskan pimpinannya. Bahkan Umar bin Khattabmengatakan dia rela diluruskan dengan pedang saat ia berlaku dzolim, padahal yang memilih Umar hanya satu orang; Abu Bakar As-Shidiq dengan surat wasiat yang ia buat.

6. Objektivitas dalam penilaian

Bagi yang tidak ada hubungan dengan partai apapun, menilai pemerintahan yang berkuasa lebih objective di banding yang berpartai. Kalau seseorang menjadi kader partai penguasa maka hitamnya pemerintah akan terlihat putih. Sebaliknya jika seseorang menjadi kader partai oposisi maka ia akan selalu melihat hitamnya pemerintah walau faktanya putih. Tanpa menjadi kader salah satu partai, maka penilaian terhadap kebijakan pemerintah tidak lagi bedasarkan dari suara partai. Tapi berdasarkan pro rakyat atau tidak, atau malah kebijakan yang pro partainya. (Padlilsyah)

Judul aseli tulisan ini: 6 Alasan yang Mewajibkan Anda Golput


KOLEKTIF KURANG KERJAAN

Demo lagu, press release (rilisan terbaru), Scene/Gigs Report, Artikel/Tulisan sendiri, Flyer/poster (Gigs/Events, Rilisan), Review (CD, kaset, filem, buku, dll), kirim ke: noiseblast.media@gmail.com.

 
Bagikan